Pelaku usaha mengeluh bunga kredit perbankan RI tertinggi di Asean

Selasa, 23 November 2021 | 10:56 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kalangan pelaku usaha mengeluhkan tingginya suku bunga kredit bank di Indonesia. Bahkan, suku bunga bank RI berada di posisi tertinggi di kawasan Asia Tenggara (Asean), melampaui Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta W Kamdani mencatat, rata-rata bunga kredit bank di Indonesia mencapai 10,4 persen. Sementara itu, Thailand hanya 4,1 persen, Malaysia 4,9 persen, Filipina 7,1 persen, dan Vietnam 7,7 persen.

"Sudah lama lending rate (bunga pinjaman) Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Ini yang termahal di ASEAN. Padahal negara lain berada di bawah 8 persen, bahkan Thailand 4,1 persen," imbuh Shinta di acara Economic Outlook 2022 bertajuk Arah Pergerakan Suku Bunga 2022, Senin (22/11/2021).

Shinta menilai hal ini terjadi karena perbankan nasional tak efisien, sehingga biaya operasional (BOPO) mencapai 83,09 persen. Padahal, rata-rata BOPO di bank-bank ASEAN cuma berkisar 30-40 persen.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa rata-rata tingkat bunga kredit bank nasional memang sudah mulai turun ke kisaran 8-9 persen sejak Maret 2021. Dia menerangkan penurunan ini didominasi oleh bank-bank pelat merah atau Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

"Tapi, ini pun masih terlalu tinggi dan belum rata karena bunga dari bank swasta juga masih tinggi," ungkapnya.

Karena itu, dia meminta bank bisa lebih efisien lagi dalam menjalankan bisnisnya. Sebab, suka tidak suka, tingkat bunga kredit perbankan memberikan pengaruh pada pergerakan sektor industri, dan bisnis serta pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BNI mengklaim perusahaan sudah sebisa mungkin menurunkan tingkat bunga kredit mereka. Bahkan, penurunan tidak hanya di segmen kredit tertentu, melainkan semuanya, mulai dari korporasi, komersial, konsumer, hingga UMKM.

Namun, menurut Direktur Utama BNI Royek Tumilaar, penurunan bunga tidak bisa terus menerus dilakukan. Sebab, bank juga perlu menyesuaikan tingkat bunga kredit dengan kondisi ekonomi di nasional dan global.

Salah satunya dengan memperhitungkan dampak kenaikan tingkat suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed). Saat ini saja, proyeksi global memperkirakan The Fed bakal mengerek bunga acuan pada 2022.

"Yang perlu diwaspadai adalah potensi kenaikan suku bunga The Fed, sehingga berpotensi meningkatkan suku bunga Bank Indonesia (BI), ini akan berdampak ke cost of fund (sumber pendanaan bank) dan DPK (dana pihak ketiga)," sebut Royke.

Dampak lanjutannya, sambung Royke, akan mempengaruhi tingkat penyaluran dan pertumbuhan kredit.

Senada dengan Royke, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara juga mewanti-wanti kenaikan bunga kredit bank di masa depan. Artinya, jangankan turun, bunga kredit bank justru berpotensi naik akibat kenaikan bunga acuan The Fed dan BI.

Tapi, menurutnya, ini bukan alasan bank untuk lebih selektif dalam menyalurkan kredit ke dunia usaha dan masyarakat. Sebab, Indonesia justru butuh penyaluran kredit yang lebih deras untuk menggerakkan ekonomi pada tahun depan.

"Suku bunga pasti naik, tapi untuk (ekonomi Indonesia) tumbuh 5 persen, perlu (penyaluran) kredit 15 persen atau tiga kali lipatnya. Jadi itu yang harus diselesaikan bersama," kata Bhima.

Dia melanjutkan, bank perlu lebih efisien dalam biaya-biaya agar pengeluaran dalam rangka menyalurkan kredit bisa lebih minim. Selain itu, pemerintah, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu memberi stimulus agar penyaluran kredit bisa tetap deras meski ada isu kenaikan inflasi dan bunga acuan The Fed.

"Harapannya, bank boleh picky, boleh selektif, tapi bukan berarti menahan laju pertumbuhan kreditnya," tuturnya.

Sebaliknya, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa justru menilai Indonesia tak perlu khawatir dengan potensi kenaikan bunga acuan The Fed pada tahun depan.

Toh, kenaikan itu sudah dikomunikasikan oleh The Fed sejak jauh-jauh hari, sehingga dampaknya sudah bisa diantisipasi oleh banyak pihak, termasuk pelaku sektor keuangan di Tanah Air.

"Selain itu, pengalaman lalu saat The Fed menaikkan fed fund rate pada Desember 2015, kebijakan moneter nasional tetap bisa support dan akomodatif. Oleh sebab itu, kita tak perlu khawatir dengan tapering off The Fed dan potensi kenaikan fed fund rate di 2022," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: