Ombudsman endus 5 potensi maladministrasi tata kelola pupuk bersubsidi

Rabu, 1 Desember 2021 | 14:02 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ombudsman Republik Indonesia mencatat lima potensi maladministratif dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Telaah awal terhadap masalah tata kelola pupuk bersubsidi ini telah dimulai Ombudsman pada April 2021 setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan kekesalannya terhadap program pupuk bersubsidi.

Ketika itu Presiden menilai program pupuk bersubsidi tidak memberikan hasil dan perlu dievaluasi. Dari sejak 2015, tidak kurang dari Rp 24 triliun APBN digelontorkan untuk pupuk bersubsidi ini.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika memaparkan potensi maladministratif pertama terkait penentuan kriteria dan syarat petani penerima pupuk bersubsidi saat ini tidak diturunkan dari rujukan undang-undang yang mengatur secara langsung pupuk bersubsidi, yaitu UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, serta UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Potensi maladministratif kedua, pendataan petani penerima pupuk bersubsidi dilakukan setiap tahun dengan proses yang lama dan berujung dengan ketidakakuratan pendataan. "Hal ini berdampak pada buruknya perencanaan dan kisruhnya penyaluran pupuk bersubsidi," kata Yeka Hendra dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Potensi maladministratif ketiga adalah terbatasnya akses bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi, serta permasalahan transparansi proses penunjukan distributor dan pengecer resmi. Keempat, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang belum selaras dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan prinsip 6 tepat yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

"Kelima, belum efektifnya mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi, sehingga belum tertanganinya secara efektif berbagai penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi," ungkap Yeka.

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pupuk bersubsidi, Ombudsman memberikan saran kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk membentuk Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi secara khusus untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan, yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Selain itu, Ombudsman juga mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik untuk membentuk dan/atau mengoptimalkan pengelolaan pengaduan, serta dapat memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.kbc11

Bagikan artikel ini: