Home / Energi / Migas
Headline

Usai hapus Premium dan Pertalite, ini PR pemerintah menurut YLKI

Selasa, 28 Desember 2021 | 09:38 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah berencana menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan oktan rendah seperti Premium dan Pertalite. Langkah ini guna mendorong penggunaan BBM dengan oktan tinggi dengan ketentuan minimal RON 90.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno mengatakan, pilihan pemerintah untuk menghapus Premium adalah langkah yang tepat dilakukan. Mengingat rencana ini sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu.

"Saat ini, sebetulnya rencana itu juga bagus ketika kemudian masyarakat didorong digunakan oleh RON lebih tinggi. Pertalite dibuat jadi masa transisi untuk pengguna Premium ke pertamax, penghapusan itu akan bertahap, untuk kapan dihapusnya kan belum tahu," katanya seperti dikutip, Senin (27/12/2021).

Pandangannya itu melihat tingkat penggunaan Premiium di masyarakat yang cenderung rendah. Dia menaksir hanya tersisa kurang dari 10 persen masyarakat yang masih menggunakan Premium.

"Yang YLKI soroti lagi, kemudian Premium ini akan dihapus, ini menjadi PR bagi pemerintah untuk menciptakan BBM yang ramah dan terjangkau. Jadi itu yang harus digarap pemerintah gimana caranya ada BBM yang bisa dijangkau, namun dengan oktan yang tinggi," terangnya.

Sebagai solusinya, Agus menyarankan pemerintah mengalihkan subsidi yang diberikan ke Premium untuk dialihkan ke Pertamax atau BBM yang memenuhi syarat Euro 4 dengan oktan RON 91.

"Caranya mungkin mengalihkan subsidi Premium ke pada RON lebih tinggi, kalau mau memang menuju pada langit biru ya subsidinya itu jangan pada BBM atau RON rendah, sekalian RON tinggi, ini yang bisa mendorong masyarakat untuk gunakan BBM lebih ramah lingkungan," tandasnya.

Dia pun menyertakan rekomendasi Satgas Anti Mafia Migas pada 2018 lalu yang meminta peniadaan Premium karena diduga sebagai sarang mafia migas bermain.

"Negara sangat dirugikan dengan kejadian tersebut,sehingga memang banyak hal selain segi politis tapi lingkungan ini jadi relevan untuk mengganti premium," kata dia. kbc10

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur