Insentif PPN DTP rumah baru diperpanjang hingga Juni 2021

Kamis, 30 Desember 2021 | 18:31 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah akan melanjutkan pemberian insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah pada 2022. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo.

Pemberian insentif PPN DTP tersebut akan diberikan hingga Juni 2022. "Untuk insentif fiskal, PPN DTP untuk rumah disetujui oleh bapak Presiden, namun besarannya dikurangi," kata Airlangga dalam video conference, Kamis (30/12/2021).

Airlangga menjelaskan, untuk penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah hingga Rp 2 miliar akan diberikan insentif PPN DTP sebesar 50%. Sementara itu, untuk penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah mulai dari Rp2 miliar hingga Rp5 miliar akan diberikan insentif PPN DTP sebesar 25%.

"Besarannya dikurangi, jadi untuk Rp0-Rp2 miliar sebesar 50 persen [PPN DTP], untuk Rp2 miliar-Rp5 miliar 25 persen," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk insentif PPN DTP pembelian rumah sebesar Rp 960 miliar, dan realisasinya mencapai 100%. Adapun pada 2022, pemerintah telah menetapkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 414,1 triliun. Jika dirincikan, Rp 117,9 triliun dialokasikan untuk bidang kesehatan, Rp 154,8 triliun untuk bidang perlindungan sosial, dan Rp 141,4 triliun untuk penguatan pemulihan ekonomi.

Pengamat property Ali Tranghanda menyambut positif kebijakan ini. Adanya insentif fiskal diharapkan makin meningkatkan minat pembelian rumah. "Kami semua pelaku properti berterima kasih atas perpanjangan insentif PPN ini, sehingga diharapkan tren pertumbuhan pasar properti tetap terjaga sampai 2022. Meski diskonnya tak sebesar yang lalu, paling tidak ini akan menjadi harapan lebih baik ke depan," ujarnya.

Ditanya mengenai batas waktu sampai Juni 2022, Ali mengatakan, sebaiknya memang dapat diperpanjang sampai akhir tahun 2022, mengingat proses pembelian properti relatif panjang sehingga pengembang pun dapat mengatur strategi lebih baik. Namun, dia menyadari mungkin terdapat pertimbangan lain dari pemerintah.kbc11

Bagikan artikel ini: