Pelarangan ekspor batu bara, amankan 10 juta pelanggan PLN dari byar-pet

Senin, 3 Januari 2022 | 10:38 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah resmi melarang ekspor batu bara periode 1 hingga 31 Januari 2022 bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan PKP2B.

Hal itu dilakukan guna menjamin terpenuhinya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Kurangnya pasokan ini akan berdampak kepada lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN (Persero), mulai dari masyarakat umum hingga industri, di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan non-Jamali.

"Kenapa semuanya dilarang ekspor? Terpaksa dan ini sifatnya sementara. Jika larangan ekspor tidak dilakukan, hampir 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 mega watt (MW) akan padam. Ini berpotensi menggangu kestabilan perekonomian nasional," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin dalam keterangannya, Minggu (2/1/2022).

Ridwan bilang, saat pasokan batubara untuk pembangkit sudah terpenuhi, maka situasi akan kembali normal dan bisa ekspor. "Kita akan evaluasi setelah tanggal 5 Januari 2022 mendatang," katanya.

Pemerintah, lanjut Ridwan, telah beberapa kali mengingatkan kepada para pengusaha batubara untuk terus memenuhi komitmennya untuk memasok batubara ke PLN. Namun, realisasinya pasokan batu bara setiap bulan ke PLN dibawah kewajiban persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).

Sehingga terakumulasi dan di akhir tahun pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batubara. Menurutnya, persediaan batubara yang aman di PLTU PLN adalah di atas 20 hari operasi.

"Dari 5,1 juta metrik ton (MT) penugasan dari Pemerintah, hingga tanggal 1 Januari 2022 hanya dipenuhi sebesar 35 ribu MT atau kurang dari 1%. Jumlah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tiap PLTU yang ada. Bila tidak segera diambil langkah-langkah strategis maka akan terjadi pemadaman yang meluas," ungkap Ridwan.

Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 yang mengatur lebih spesifik tentang kewajiban pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, yaitu minimal 25% dari rencana produksi yang disetujui dan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar US$70 per metrik ton.

Untuk itu Ridwan menegaskan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi untuk patuh terhadap pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.

"Di saat yang bersamaan, kami juga meminta agar PLN melakukan upaya dan langkah efisiensi dan kegiatan bisnis yang mendukung penyediaan tenaga listrik berkualitas dan andal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia," imbuh Ridwan.

Secara khusus, Ridwan menegaskan bahwa dengan dilaksanakan kepatuhan kewajiban pemenuhan batubara dalam negeri, maka akan menjaga iklim investasi dan perekonomian nasional.

"Jangan sampai ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi DMO mengganggu iklim investasi dan perekonomian negara," tandas Ridwan.

Sementara itu Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengklaim pasokan batu bara untuk pembangkit listriknya masih terjamin. Artinya, pasokan listrik bagi 10 juta pelanggan di Jawa-Bali disebut aman.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PLN, Agung Murdifi mengatakan, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memastikan kebutuhan energi primer PLN khususnya batu bara bisa terpenuhi.

"Berkat dukungan ini, potensi padamnya listrik 10 juta pelanggan PLN dapat dihindari," kata Agung dalam pernyataan resmi.

Agung menerangkan, PLN sebagai instrumen negara siap memastikan tersedianya listrik untuk rakyat Indonesia dalam kondisi yang andal, tarif terjangkau, dan mudah diakses.

Selain itu, sambungnya, untuk mewujudkan hal tersebut maka PLN akan menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak. Dengan demikian kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah bisa dilaksanakan dengan tempo sesingkat dan seefektif mungkin.

"Pemerintah telah menegaskan bahwa kebutuhan batu bara untuk seluruh pembangkit listrik PLN merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan oleh setiap pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)," kata Agung.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait penggunaan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, termasuk pemenuhan energi primer untuk keandalan operasi PLN.

Agung mengaku, PLN akan mengamankan kebijakan ini dengan bekerja keras pada sisi operasional dan merealisasikannya dengan upaya tercapainya standar cadangan pasokan batu bara konsolidasi minimal 20 HOP (Hari Operasi).

Di awal tahun ini, PLN telah menyiagakan 48.179 petugas dari sektor pembangkitan sampai dengan pelayanan pelanggan berkenaan dengan rantai pasok batu bara.

"PLN akan bekerja secara efektif dan efisien dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki dan menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM serta para pemangku kepentingan lainnya yang terkait rantai pasok batu bara," ucap Agung. kbc10

Bagikan artikel ini: