Insentif PPN DTP rumah diperpanjang 6 bulan, begini tanggapan pelaku usaha

Selasa, 4 Januari 2022 | 13:58 WIB ET
Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida
Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti. Perpanjangan insentif ini berlaku dari Januari hingga Juni 2022 dengan besaran insentif dikurangi 50%.

Menanggapi hal itu, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) sebagai asosiasi properti mengatakan perpanjangan itu kurang, dan pihaknya ingin insentif diperpanjang hingga 2023.

"REI mengapresiasi keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPN DTP sampai Juni 2022, meski sebenarnya kami mengajukan insentif ini diberlakukan setahun atau hingga akhir 2023," ungkap Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida dalam keterangannya seperti dikutip Senin (3/1/2022).

Menurutnya, waktu yang diberikan selama 6 bulan tersebut sebenarnya kurang efektif, karena untuk merampung pembangunan rumah tapak (landed house) saja pengembang butuh waktu minimal 8 bulan.

Lebih lanjut, supaya terjadi efek berganda (multiplier effect) untuk perekonomian nasional, maka dana PEN sektor perumahan yang menurut kabar disiapkan pemerintah sebesar Rp 3,3 triliun atau untuk 40.000 unit rumah itu harus terserap optimal.

Pihaknya pun mengatakan akan memproses surat kepada Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian supaya realisasi rumah yang mendapatkan insentif PPN DTP dapat diundur sesuai kontrak penyelesaian rumah.

"Meski diberlakukan sampai Juni 2022, namun kami mengharapkan penyelesaian rumah ditetapkan sesuai kontrak atau sampai akhir 2023. Karena selain rumah tapak juga ada rumah susun (apartemen) sehingga waktu konstruksinya bervariasi. REI akan sampai surat dan kawal usulan ini," jelas Totok.

Dia juga menyinggung jumlah insentif yang besarnya 50%. Totok menduga Kementerian Keuangan mungkin hanya melihat dari angka realisasi saja, tetapi tidak melihat sisi dukungan dari institusi pemerintah lain termasuk pemerintah daerah.

Menurutnya, bisnis perumahan alur prosesnya panjang dan melibatkan regulasi dari banyak institusi pemerintah.

"Kendala yang dihadapi pengembang tidak dilihat dan diselesaikan terutama soal perizinan, padahal itu semua berkaitan erat dengan realisasi PPN DTP di lapangan. Saat ini misalnya, belum ada daerah yang menerbitkan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sebagai pengganti IMB, sehingga pengembang tidak bisa membangun," ujar dia.

Totok juga mengungkap data dari Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) pada 30 Desember 2021 terdapat 30.062 calon konsumen yang mendaftar, dimana 23.561 calon konsumen dari REI dan sisanya asosiasi pengembang lain. Namun realisasi yang melakukan BAST (Berita Acara Serah Terima) hanya 5.894 konsumen, dimana 4.700 konsumen dari REI. Artinya, hanya 19,3% yang terealisasi dari jumlah yang mendaftar.

"Dari data itu kami melakukan evaluasi bahwa berkurangnya jumlah yang mendaftar kemungkinan karena pengajuan KPR-nya ditolak bank. Namun rendahnya realisasi yang melakukan BAST yakni 5.894 konsumen, itu masalahnya dipastikan karena bangunan rumah atau rumah susun yang belum selesai per Desember 2021," rinci Totok.

Banyak faktor yang membuat bangunan hunian belum rampung. Salah satunya karena waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan unit rumah bervariasi minimal 8 bulan.

Hambatan kedua adalah perizinan yang belum lengkap terutama pasca perubahan IMB menjadi PBG, karena belum ada satu pun peraturan daerah (perda) di Indonesia yang merilis tentang PBG. Ketiga, adanya penerapan sistem Online Single Submission (OSS), dimana banyak daerah belum siap.

Oleh karena industri properti tidak hanya berkaitan dengan satu institusi saja, ungkap Totok, maka hambatan koordinasi tersebut perlu segera dituntaskan pemerintah agar program PEN sesuai keinginan pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo. kbc10

Bagikan artikel ini: