Sri Mulyani rilis aturan baru, tunjangan PNS Kemenkeu dipotong jika bolos hingga telat masuk kerja

Senin, 10 Januari 2022 | 07:28 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru perihal hari dan jam kerja PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. Aturan ini berkaitan dengan pemberian tunjangan kinerja.

Aturan ini tertuang dalam PMK Nomor 221/PMK.01/2021 tentang hari dan jam kerja serta penegakan disiplin berkaitan dengan pembayaran tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam aturan ini, jam masuk kerja pegawai atau PNS di lingkungan Kementerian Keuangan untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. Dengan waktu istirahat pukul 12.15 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Sementara untuk hari Jumat pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.15 waktu setempat.

"Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk bekerja dan melaksanakan tugas lebih awal paling lama 90 menit sebelum ketentuan jam masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan waktu penyesuaian jam pulang bekerja lebih awal secara proporsional pada hari berkenaan," tulis aturan PMK tersebut seperti dikutip, Minggu (8/1/2022).

Pengisian daftar hadir dinyatakan sah dalam hal dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada saat masuk kerja paling cepat pukul 05.00 waktu setempat, dan saat pulang kerja paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Sementara itu, dalam aturan ini menyebutkan soal sanksi jika PNS terlambat kerja hingga bolos kerja. Sanksinya berupa pemotongan tunjangan kinerja.

Tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir, berdasarkan bukti daftar hadir dan tanpa Alasan yang Sah; dan/atau tidak melaksanakan tugas, berdasarkan pertimbangan Atasan Langsung karena tidak adanya bukti hasil kerja (output) yang dapat diberikan.

"Pegawai yang melakukan pelanggaran Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan konsekuensi pemotongan Tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini," tulisnya.

Bagi Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pemotongan tunjangan sebesar 5%.

Sementara itu, bagi PNS yang terlambat masuk kerja maka akan dikenakan sanksi berupa pemangkasan tunjangan dengan tarif yang berbeda. Mulai dari pemotongan 1% hingga 2,5%.

Adapun rinciannya yaitu, pegawai yang masuk kerja pada pukul 09.01 - 09.31 tunjangan yang dipotong 1%, yang masuk kerja pada pukul 09.31 - 10.01 tunjangan dipotong sebanyak 1,25%, dan yang masuk kerja lebih dari jam 10.01 atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dikenakan potongan tunjangan sebesar 2,5%. kbc10

Bagikan artikel ini: