Ekspor produk UMKM Indonesia kalah dibanding Malaysia dan Thailand, ini penyebabnya

Senin, 10 Januari 2022 | 19:40 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ekspor produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) Indonesia ternyata masih tertinggal jauh dibanding negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia. Terdapat sejumlah faktor yang membuat kondisi ini terjadi. Salah satunya yaitu kurangnya kemampuan UMKM untuk membuat produk siap ekspor.

"Ternyata ekspor kita masih sangat kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga. Kita masih kalah ekspor dengan Thailand,, dengan Malaysia. Ekspor UMKM lebih rendah lagi, kita baru 12-14 persen. itu kenapa ekspor turun itu tentu ada dua hal," kata Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, akhir pekan lalu.

Yulius mengakui, masih kurangnya kemampuan UMKM untuk melakukan ekspor. Misalnya, ketika UMKM memiliki barang yang akan dijual, namun cara pengemasannya belum sesuai. Kemudian bisa juga masalah cara pengiriman ekspor yang belum diketahui pengusaha UMKM.

"Ini sebenarnya ada seolah logistik yang dibuat oleh Pos Indonesia, tapi kita banyak yang belum tahu juga. Ternyata cara mengekspor gak bisa, kualitas gak ada, sertifikasi tak kuat," jelasnya.

Masalah kedua yaitu terkait negara tujuan ekspor yang masih menyasar pasar konvensional. Ini berkaitan dengan pemahaman calon pengekspor akan melabuhkan produknya ke negara tujuannya.

"Market intelligent, kita juga gak tahu, kita masih mengirim sasaran ke pasar konvensional, belum cari daerah-daerah lain yang sebenarnya punya potensi luar biasa, kita gak tahu tapinya," kata dia.

Yulius juga menyinggung adanya ketidak sesuaian antara talenta yang diajarkan di sekolah dengan yang dibutuhkan industri. Ini yang menurutnya jadi penyebab banyaknya jumlah pengangguran.

"Lulusan sekolah ini banyak yang menganggur, baik dari SMA, SMK dan Perguruan Tinggi, salah satu penyebab menganggurnya tejadi missmatch," katanya.

"Gak cocok apa yang dikeluarkan dulu oleh sekolah dan yang dibutuhkan industri, jadi sekolah ngajarin apa, ternyata industri bukan (yang dibutuhkan)," tambahnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat terjadi 50 persen ketidakcocokan antara pelajaran sekolah dengan hal yang dibutuhkan industri. Dia pun menyandingkan dengan besarnya anggaran pendidikan dari alokasi belanja negara.

"Bisa dibayangkan anggaran pendidikan 20 persen dari pengeluaran pemerintah, tapi (hasilnya) tak dibutuhkan masyarakat dan industri," kata dia.

"Nah, salah satu solusinya adalah kita membuat match (kecocokan), salah satunya adalah program merdeka belajar, makanya, di sini para mahasiswa dipersilakan untuk sekolah sesuai kebutuhan industri dan masyarakat," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: