DMO batu bara pakai harga internasional, DPR: Tarif listrik bakal naik

Kamis, 13 Januari 2022 | 16:06 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika menolak rencana pemerintah menerapkan skema Domestic Market Obligation (DMO) batu bara memakai harga pasar global. Jika hal ini dilakukan maka akan berpotensi menyebabkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di masyarakat.

Asal tahu saja, harga batu bara untuk DMO dipatok US$70 per metrik ton. Sedangkan untuk harga pasar sendiri sudah mencapai US$170 per metrik ton. "DMO ini kaitannya dengan dengan susbidi. Kalau pakai harga pasar berarti itu tidak ada DMO lagi," jelas Kardaya saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM, Kamis (13/1/2022).

Kardaya melanjutkan, DMO harus mengedepankan asas keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Jika kebijakan DMO tidak tepat, rakyat yang akan menanggung bebannya. "DMO ini masalah subsidi dan biaya pembangkitan dan ujung-ujungnya adalah tarif listrik akan naik dan yang akan sengsara rakyat," ujarnya.

Menurutnya, ketimbang menyetarakan harga batu bara DMO dengan harga internasional, lebih baik pemerintah memperkecil disparitas harga yang terjadi dengan menjadikan harga pasar sebagai acuan. "Saya usul DMO formulanya diganti, tidak dipatok tapi sekian persen dari harga market. Clearnya 25% dari market. Dengan demikian, gak ada masalah kalau harga tinggi, perusahaan lari dan kalau rendah, berbondong-bondong mendekati PLN," ujarnya.

Hal ini, menurutnya sangat penting sehingga harus segera direview. Jika tidak, maka krisis batu bara seperti awal tahun 2022 akan terjadi lagi.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan PLN akan membeli batu bara dengan harga pasar, bukan harga DMO. Pemerintah tengah menyiapkan skema Badan Layanan Umum (BLU) untuk menangani pengadaan batu bara bagi kebutuhan PLN.

Melalui skema BLU, pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai PLN akan membeli batu bara dengan harga pasar, bukan dengan harga DMO.Selisih harga pasar dengan DMO akan ditanggung BLU, dananya berasal dari iuran pengusaha yang melakukan ekspor batu bara.

"Tidak ada jaminan bahwa PLN akan mendapatkan pasokan sesuai jumlah kebutuhannya meskipun PLN membeli sesuai harga pasar," kata Fahmi.

Berdasarkan kontrak jangka panjang, pengusaha akan mendahulukan pasokan batu bara kepada pembeli di luar negeri ketimbang menjual ke PLN, yang mendasarkan pada kontrak jangka pendek. "Kalau benar, tidak dapat dihindari PLN akan kembali mengalami krisis batu bara, yang mengancam pemadaman sebagian besar pembangkit listrik yang menggunakan batu bara," katanya.

Menurut perhitungan Fahmy, berdasarkan kebutuhan batu bara PLN sebesar 5,1 juta ton, pengantian selisih antara harga pasar dibayarkan PLN dengan harga DMO US$70 per metric ton jumlahnya sangat besar.

"Kalau harga pasar batu bara saat ini mencapai US$203 per metric ton, maka total penggantian dari iuaran tersebut mencapai sebesar US$816 juta. Dengan dana sebesar itu tentunya ada keengganan pengusaha untuk membayar iuran BLU," ujarnya.

Apalagi, jika iuran itu gagal dibayarkan kepada PLN karena kengganan pengusaha, harga pokok penyediaan (HPP) sudah pasti akan membengkak. Dalam kondisi tersebut, kalau tidak ingin bangkrut, PLN harus menaikan tarif listrik yang makin memberatkan rakyat.

Menurutnya, ketimbang enggunakan skema BLU, yang akan menimbulkan masalah baru, akan lebih baik tetap menggunakan skema DMO batubara dengan melakukan perbaikan aturan DMO.

Pertama, menetapkan jadwal pasokan ke PLN per bulan, bukan per tahun, yang akan digunakan sebagai dasar penetapan sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi pasokan per bulan.

"Kedua, menetapkan sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi pasokan dengan melarang ekspor pada bulan berikutnya. Perbaikan aturan DMO akan mecegah kembalinya terjadi krisis batu bara yang dialami PLN, maka janganlah dihapus DMO batu bara," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: