Impor daging kerbau dinilai berpotensi turunkan minat milenial berbisnis pembiakan sapi

Jum'at, 14 Januari 2022 | 11:07 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kran importasi daging kerbau India yang  dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk stabilisasi pasokan sejak 2016 dinilai tidak berhasil membuat harga ternak ruminansia terjangkau.

Alih-alih membentuk harga ideal baru, kehadiran daging kerbau India justru menurunkan minat milenal terjun di usaha pembibitan peternakan sapi.Demikian Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau (PPSKI) Nanang Purus Subendro dalam webinar di Jakarta, Kamis (13/1/2021).

Nanang menilai, kebijakan importasi daging kerbau yang dijalankan pemerintah tidak berkesudahan. Harga daging sapi sebesar Rp 80.000 per kilogram (kg) berlaku secara nasional tidak pernah terwujud.Merujuk data Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyebutkan sejak tahun 2016 -2021, total impor daging kerbau mencapai 348.725 ton.

Hanya dalam dua tahun terakhir  menurun karena Pandemi Covid-19.Impor kerbau tahun 2021 hanya 12.040 ton dari tahun sebelumnya sebesar 76.365 ton.

Dia mengkhawatirkan ketika usaha peternakan rakyat mulai bangkit , laju impor daging kerbau juga akan kembali bertumbuh mengingat besarnya gap kemampuan peternak sapi lokal memasok dengan kebutuhan. Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), neraca sapi kerbau Indonesia tahun 2021-2022 mengalami defisit masing-masing 246.290 ton dan 269.680 ton.

Hal tersebut tidak terlepas dari kemampuan pasokan lokal yang tidak dapat mengimbangi permintaan. Meski produksi daging sapi peternak lokal bertambah dari 423.440 ton menjadi 436.700 ton. Namun permintaan daging sapi tahun ini pun diperkirakan meningkat pesat menjadi 706.390 ton dari tahun 2021 sebesar 669.390 ton.

Nanang menambahkan, sebenarnya besarnya gap antara supply -demand ini dapat menjadi peluang bagi peternak mengisinya.Namun, faktanya harga daging sapi hanya mengalami kenaikan 4% sejak tahun 2016, sementara peternak menghadapi kenaikan inflasi dan sejumlah biaya usaha lainnya.

Nilai tukar peternak semakin merosot. Kondisi ini jika terus dibiarkan secara sistematis akan menggerus usaha peternakan rakyat. "Pemerintah ingin mengejar swasembada daging sapi.Tapi buat siapa, kalau peternaknya tidak memperoleh kesejahteraan dari usahanya," terangnya.

Nanang menjelaskan, untuk menghasilkan pedet (anak sapi), peternak seharusnya mengeluarkan biaya minimal Rp 4, 2 juta per ekor. Namun, dalam praktiknya usaha pembibitan sapi di Tanah Air, risiko kematian pedet masih tergolong tinggi sehingga biaya pokok produksi meningkat menjadi Rp 7 juta per ekor.

Nanang pun mengingatkan peternak berusia senja dengan skala kepemilikan usaha sapi kecil, bakal menjadi persoalan yang mesti ditanggulangi ke depannya. Data BPS menyebutkan, sekitar 56,48% peternak di dalam negeri telah berumur 50 tahun ke atas.

Sementara, sekitar 63,74% peternak sapi Indonesia hanya memiliki 1-2 ekor saja. Nanang menilai skala usaha peternakan seperti ini jelas tidak dapat  menjadi sandaran ekonomi keluarga.

Paling tidak dalam 10-15 tahun lagi,  usaha peternakan sapi semakin tegerus sejalan dengan makin terbatasnya sumber daya lahan. Di sisi lain generasi penggantinya belum tentu berkeinginan melanjutkan apabila harga jual eceran daging sapi yang diterima hanya Rp 112.000 per kg.

Dengan biaya pokok produksi untuk menghasilkan daging sapi bobot hidup Rp 51.000 per kg, maka harga daging eceran daging sapi minimal di harga Rp 121.000 per kg.Tanpa itu, usaha pembiakkan sapi rakyat tidak lagi ekonomis dan tidak akan dilirik generasi muda. Sebagus apapun program peternakan pemerintah akan sulit berkelanjutan apabila hasil panen produknya tidak sepadan.

Sesditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (PKH Kementan) Makmun mengatakan, dalam populasi sapi potong nasional tahun 2021 diperkirakan mencapai lebih 18 juta ekor. Trendnya terus bertumbuh jika dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 16, 43 juta nasional.

Jumlah penduduk yang juga terus meningkat dan saat ini mencapai 274 juta jiwa, diakui Makmun, menjadi salah satu faktor terjadinya potensi gap antara supply dan demand daging sapi tahun 2022 yang diperkirakan mencapai 266.065 ton.

Merujuk neraca daging sapi kerbau nasional tahun 2021, dari kebutuhan sebesar 706.338 ton, produksi lokal baru mampu memasok sebesar 436.388 ton. Namun Makmun menyebutkan, peningkatan populasi ternak sapi nasional berhasil menurunkan impor sapi dalam tiga tahun terakhir yakni 0,91%, 10,82% dan 3,4%.

Sementara harga daging sapi di tingkat produsen pun meningkat menjadi Rp 49.570 per kg dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 41.861 per kg. Meski begitu dia tidak menampik harga daging sapi rentan berfuktuasi terutama di waktu Hari Besar Keagamaan Nasional yakni Rp 120.000 per kg, namun di luar waktu tersebut sebesar Rp 113.600 per kg.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) Ali Usman mengatakan, pemerintah sepatunya mengevaluasi kebijakan impor daging kerbau India, sejauh mana kemampuannya dalam menurunkan harga daging sapi lokal. Ternyata, hingga kini, harga daging sapi masih tinggi dan justru daging kerbau mengalami kenaikan.

Dia pun meminta pemerintah untuk membenahi tataniaga komoditas sapi di dalam negeri. "Jangan hanya melihat sisi konsumen, tetapi sisi produsen peternak rakyat juga harus dilihat. Biaya pemeliharaan sapi masih tinggi, hingga soal rantai pasok fasilitas yang masih minim, sehingga harga daging sapi masih tinggi di konsumen akhir," terang Ali.

Menurutnya  berbagai program pemerintah untuk meningkatkan populasi yang telah menghabiskan anggaran triliunan pertahun, seperti Swasembada Daging Sapi Kerbau (PSDS) hingga terbaru Sikomandan. Apalagi, upaya tersebut sudah berjalan lebih dari 10 tahun.

Namun, defisit daging sapi masih cukup tinggi sehingga Indonesia masih melakukan impor daging kerbau India dan daging sapi Brazil. "Tapi masih belum mampu menjawab tantangan neraca sapi potong yang kian defisit ditengah angka konsumsi relatif stagnan," jelasnya.

Dia mengusulkan, agar pemerintah membentuk sistem informasi pangan dalam satu data terkait supply-demand daging sapi. Di dalamnya, tidak hanya berisi soal data produksi tetapi angka konsumsi di berbagai daerah.

"Sehingga pemerintah dapat mengetahui jumlah peternak dan ternaknya di tiap daerah, juga data biaya produksi dari pemeliharaan ternak, pasokan bahan baku pakan, penyediaan bibit, hingga ke sistem rantai pasok. Agar data harga daging tersebut diterima oleh konsumen terlihat secara transparan," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: