Pajak karbon PLTU berlaku 1 April 2022, ESDM pastikan tak berdampak besar ke biaya listrik

Rabu, 19 Januari 2022 | 08:33 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah bakal menerapkan pajak karbon untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) pada April 2022. Aturan soal itu saat ini masih dalam tahap finalisasi.

"Sesuai dengan Perpres yang ada, pemerintah berencana mulai menerapkannya per tanggal 1 April 2022," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam konferensi pers, Selasa (18/1/2022).

Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang juga sudah dilakukan melalui pilot project tahun lalu akan ditingkatkan ke tahap implementasi.

"Sudah disepakati akan menerapkan skema cap and trade (perdagangan karbon) dan cap and tax (pajak karbon)," ujarnya.

Dia menjelaskan, PLTU dengan kapasitas kurang dari 100 megawatt (MW) masih belum dapat menerapkan skema tersebut tahun ini karena PLTU dengan kapasitas di bawah 100 MW masih menjadi backbone sistem kelistrikan di luar pulau Jawa dan Sumatera terutama di daerah 3T.

Namun, Kementerian ESDM belum menentukan berapa ambang batas karbon dan acuan pajak per emisi yang akan ditetapkan nantinya. Yang pasti, penerapan pajak karbon ini tidak akan berdampak besar pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik nantinya.

Adapun, usulan pajak karbon ditetapkan sebesar 2 dolar AS per ton atau Rp30 per kg CO2.

"Angka Rp30 per kWh tidak begitu banyak berpengaruh, kalau carbon tax-nya 2 dolar AS per ton CO2, BPP-nya terdorong sedikit Rp0,58 per kWh. Sekarang kita BPP sekitar Rp1.400, jadi kalau ditambah, itu kecil," tuturnya. kbc10

Bagikan artikel ini: