KPPU endus adanya kartel dari lonjakan  harga minyak goreng

Jum'at, 21 Januari 2022 | 07:38 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya praktek kartel dari kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini. Dugaan ini dilatar belakangi fenomena perusahaan-perusahaan besar di industri minyak goreng kompak menaikkan harga secara bersamaan.

"Ada sinyal terjadinya kesepakatan harga. Tapi ini secara hukum harus dibuktikan," kata Komisioner KPPU Ukay Karyadi dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis (20/1/2022) seperti dikutip dari Antara.

Hasil penelitian KPPU selama tiga bulan terakhir menunjukkan kenaikan minyak goreng disebabkan naiknya harga bahan baku utamanya yaitu minyak kelapa sawit (CPO) di level internasional akibat permintaan yang meningkat.

Berdasarkan data Consentration Ratio (CR) yang dihimpun KPPU pada 2019 terdapat empat perusahaan besar yang menguasai sekitar 40% pangsa pasar minyak goreng. Empat perusahaan tersebut memiliki usaha perkebunan, pengolahan CPO, hingga beberapa produk turunan CPO seperti biodiesel, margarin, dan minyak goreng.

Dengan struktur pasar yang seperti itu, maka industri minyak goreng di Indonesia masuk dalam kategori monopolistik yang mengarah ke oligopoli. "Perusahaan minyak goreng relatif menaikkan harga secara bersama-sama walaupun mereka masing-masing memiliki kebun sawit sendiri. Perilaku semacam ini bisa dimaknai sebagai sinyal bahwa apakah terjadi kartel," katanya.

Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Renamanggala menjelaskan pelaku usaha terbesar minyak goreng di Indonesia adalah pelaku usaha yang terintegrasi dari perkebunan sawit dan pengolahan CPO.Sebagai komoditas global, kenaikan harga CPO akan menyebabkan produksi minyak goreng harus bisa bersaing dengan produk CPO yang diekspor.

Sehingga ketika harga CPO global sedang tinggi, maka produksi minyak goreng kesulitan mendapatkan bahan baku. Karena produsen akan lebih mengutamakan ekspor ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Sepertinya pelaku usaha yang lakukan ekspor ini, meski punya usaha minyak goreng, namun mereka tetap mengutamakan pasar ekspor karena itu dapat meningkatkan keuntungan mereka," katanya.

Di kesempatan terpisah, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo merespons adanya dugaan kartel ihwal tingginya harga minyak goreng di dalam negeri. Bernard menampik industri di dalam negeri bersepakat mengatur kenaikan harga.

"KPBN adalah unit usaha dari BUMN, bukan swasta. Harga CPO harian (yang dikeluarkan KPBN) selalu mengacu (harga) di Dumai atau Belawan dan mengacu pada harga KLCX ( Kuala Lumpur) dan Rotterdam," ujar Sahat.

Mengacu harga tersebut, komoditas CPO telah mengalami peningkatan sejak Mei 2020 hingga 20 Januari 2022 dari Rp 6.742 per kilogram  menjadi Rp 15.120 per kilogram alias naik 224 persen. Kenaikan terjadi karena suplai yang berkurang dan permintaan global yang sangat tinggi.

Dengan penentuan harga CPO yang mengacu pada KPBN, Sahat mengatakan kecil kemungkinan industri domestik kongkalingkong. "Jadi ini tak ubahnya tukang jahit, yang bila harga kain naik, otomatis harga jual tinggi," katanya.

Selain itu, dia menampik mayoritas industri hilir minyak goreng terintegrasi atau terafiliasi dengan perkebunan sawit milik besar.Untuk meredam lonjakan harga, saat ini Kemendag menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng menjadi Rp 14.000 per liter sejak 19 Januari hingga Juli 2022. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan seluruh industri minyak sawit mentah (CPO) dan olein untuk menjual sebagian hasil produksinya dalam bentuk minyak goreng (migor) ke dalam negeri. Hal ini menjadi salah satu syarat bagi industri untuk melakukan ekspor.kbc11

Bagikan artikel ini: