Home / Makro / Nasional
Headline

Siap-siap! Perubahan iklim jadi ancaman dunia usai virus Corona

Kamis, 24 Februari 2022 | 10:25 WIB ET
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah mengatakan, isu perubahan iklim menjadi salah satu alasan IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dipangkas menjadi 4,4 persen dari sebelumnya 4,9 persen.

"Revisi ini disebabkan oleh berbagai risiko global yang terus membayangi perekonomian salah satunya yang terkait dengan perubahan iklim, yang menjadi tantangan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Green Economy Outlook tahun 2022, Rabu (23/2/2022).

Menurutnya, perubahan iklim menjadi perhatian berbagai negara karena berpotensi meningkatkan temperatur bumi 2,5 - 4,7 derajat celcius tahun 2100 akibat peningkatan gas rumah kaca.

Oleh karena itu, 196 negara ikut menandatangani Paris Agreement tahun 2015 yang lalu dan ini adalah komitmen agar penanganan global bisa menurunkan ancaman terkait dengan perubahan iklim.

"Saat ini patut kita syukuri bahwa Indonesia telah terlihat pertumbuhan ekonominya di tahun 2021 sebesar 3,7 persen, dan ini tentunya merupakan optimisme yang bisa kita bawa di 2022 dan PDB riil Indonesia sudah lewat pra pandemi di mana kita sudah masuk ke dalam upper middle income country," ujar Airlangga.

Dorongan positif juga datang dari sektor usaha terkait dengan energi baru dan terbarukan. Peran industri energi baru terbarukan menjadi sangat penting, apalagi pemerintah telah menetapkan ekonomi hijau sebagai strategi utama transformasi ekonomi jangka menengah panjang.

"Transformasi adalah kunci percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mendorong pertumbuhan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, peran pembiayaan hijau menjadi penting, tidak hanya terbatas pada pembiayaan melalui APBN ataupun penerbitan surat utang atau green sukuk.

"Tetapi instrumen-instrumen lainnya, salah satunya yang banyak juga dibahas terkait dengan blended Finance yang tentunya perlu didorong, tidak hanya dari pemerintah namun juga dari swasta dan juga dari lembaga-lembaga donor internasional utamanya untuk kelestarian alam," pungkas Menko Airlangga. kbc10

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur