Meramu pola resiliensi industri perunggasan nasional

Rabu, 20 April 2022 | 22:10 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Semua pengampu kepentingan perunggasan sepakat bahwa persoalaan tata kelola perunggasan nasional di Tanah Air lebih banyak berada di dalam negeri. Harga jagung sebagai bahan baku pakan ternak terus membumbung kian membuat limbung usaha budidaya unggas.

Apalagi surplus produksi ayam layer tahun 2022 diperkirakan mencapai 837.000 ton karkas membuat posisi peternak mandiri makin termaginalkan. Persaingan usaha yang sehat dan perdagangan yang fair mengukuhkan narasi dikhotomati antara peternak mandiri dengan perusahaan ternak terintegrasi.

Menteri Pertanian Kabinet Gotong Royong tahun 2000-2004 Bungaran Saragih melihat resiliensi industri perunggasan nasional dapat dilakukan tanpa harus meniru negara lain. Sistem usaha perunggasan Indonesia yang dibangun sebagai basis negara kepulauan tidak dapat disamakan dengan negara-nengara pengekspor seperti Brasil, Thailand dan sejumlah negara industri maju.

"Mereka negara continental. Potensi pasar dalam negeri luar biasa besarnya (populasi penduduk mencapai 274 juta jiwa red) . Sementara negara -negara pengekspor sudah tidak ada lagi," ujar Bungaran menjawab peserta webinar Indonesia Poultry Club (IPC) yang digelar TROBOS Livestock bertema “Memperkuat Resiliensi Industri Perunggasan Nasional, kemarin.

Menurut Bungaran,over supply produksi daging ayam di pasar domestik akan lebih mudah ditangani apabila konsumsi daging ayam masyarakat mampu ditingkatkan. Perumusan kebijakan pemerintah secara terimplementasi harus dikaitkan dengan peningkatan gizi masyarakat dan penuntasan stunting balita.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi daging Indonesia hanya 12,79 kilogram (kg) per kapita per tahun. Posisinya relatif tidak banyak berubah selama 22 tahun. Bandingkan dengan Malaysia, yang konsumsi dagingnya sudah mencapai 38 kg per kapita per tahun,bahkan Jepang, sudah menembus 40 kg per kapita tahun. Mengutip Suvei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2021, prevaalensi stunting berada di angka 24,4 % atau 5,33 juta balita.

Bungaran menekankan paradigma industri peternakan yang menitikberatkan pertumbuhan harus ditanggalakan. Model pembangunan sektor perunggasan lebih ditentukan sektor swasta yang notabene mencari keuntungan. Intervensi pemerintah yang terlalu mendalam justru menimbulkan distorsi ekonomi yang merugikan peternak itu sendiri. "Swasta hanya memanfaatkan proteksi pemerintah," kata Bungaran.

Bungaran menegaskan semestinya pengampu kebijakan memanfaatkan besarnya kontribusi swasta turut membenahi persoalaan gizi dan penuntasan tingginya angka stunting di Tanah Air. Dengan begitu pembangunan sub sektor peternakan nasional juga akan berkelanjutan.

"Tidak perlu meniru Malaysia. Tapi pemerintah harus menekankan kepada swasta turut berkontribusi  guna mencapai target dalam sepuluh tahun mendatang , tingkat konsumsi daging ayam akan meningkat dua kali lipat,” tegasnya.

Dibutuhkan ketegasan sekaligus komunikasi yang handal agar pelaku industri peternakan juga membuka ruang usaha yang memadai bagi peternak mandiri. Kompensasinya, dukungan pemerintah tetap memberikan proteksi agar industri peternakan nasional. Apabila sinergitas ini tidak terjalin, pemerintah saja mengancam dengan membuka kran importasi daging ayam.

Prof Muladno, Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB University mengakui dibutuhkan redefinisi peternak mandiri. Menurutnya, hal itu masih relevan apabila peternak masih membudidayakan maksimal 5.000 ekor.

Namun, apabila jumlah ternaknya sudah mencapai 20.000 ekor, dapat dikategorikan sebagai pebisnis. Redefinisi dibutuhkan agar Kementerian Pertanian mampu memetakan profil peternak yang akan dibina. "Kalau sudah menjadi integrator tidak perlu dibantu,” kata dia.

Dia menghimbau peternak tersebut dapat melakukan kolektif berjamaah/ integrasi horizontal dengan memperluas jaringan kemitraan dengan peternak mandiri lainnya. Hal sama juga dilakukan di rumah potong ayam sehingga produk yang dihasilkan dapat efisien. Industri perungasaan yang berkelanjutan tercipta apabila integrator vertical ( perusahaan pembibitan) dapat bersinergi dengan integrator horizontal (rumah ayam potong).

Selain itu, perlu juga dilakukan distribusi peran pemerintah dalam pembinaan perunggasan, penyatuan semua asosiasi ayam pedaging menjadi satu asosiasi yang kuat, pembentukan konsorsium perguruan tinggi untuk perunggaan, pendataan populasi ayam GPS, PS, dan FS, serta pembentukan koperasi produsen di setiap kecamatan dan kabupaten.

Dekan Sekolah Cokasi IPB Univesity Prof. Dr. Ir. Arief Daryanto menerangkan banyak hal yang mampu mempengaruhi resiliensi industri perunggasan. Bukan hanya berfokus pada pertumbuhan dan berkembangan saja, industri perunggasan perlu memperhatikan perbaikan manajemen meliputi reporduksi, pakan, animal welfare, genetik, dan lingkungan. "Peningkatan daya saing dilakukan dengan modernisasi industri perunggasan nasional dari sektor hulu hingga ke hilir," pungkasnya.

Prof. Dr. Ir Ali Agus, Kepala Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insyinur Indonesia menekankan peran mutu sumber daya manusia (SDM) akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan negara secara berkelanjutan. "Human capital sebagai faktor penting untuk peningkatan resiliensi di industri perunggasan, karena yang memiliki peran besar dalam resiliensi adalah manusianya yang didukung berbagai elemen," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: