Kadin Jatim bidik 10 BUMDes bisa 'go export' di tahun depan

Jum'at, 22 April 2022 | 14:29 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur melalui Rumah Kurasi dan Export Center Surabaya (ECS) menargetkan ada sekitar 10 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah bisa “go export” di tahun 2023. Keinginan tersebut dengan melihat besarnya potensi BUMDes yang bisa dikembangkan di seluruh wilayah Jawa Timur yang mencapai kisaran 6.000-an BUMDEs.

Direktur Rumah Kurasi, Setyohadi mengungkapkan bahwa keberadaan BUMDes di lingkungan masyarakat desa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Untuk itu, Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota bersama Kadin Jatim berkomitmen untuk membantu BUMDes untuk naik kelas hingga bisa melakukan ekspor secara mandiri, tidak melalui perusahaan lain.

Namun untuk menuju ke sana menurut Tyo, panggilan akrab Setyohadi, masih cukup panjang karena keberadaan BUMDes di masing-masing desa tidaklah sama, ada yang sudah maju dan berkembang tetapi ada juga yang masih tradisional.

"Kemarin ada sekitar 60an BUMDes yang menyatakan keinginan mereka untuk mendapatkan pendampingan  hingga bisa melakukan ekspor. Tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akhirnya memilih dua BUMDes yang akan mendapatan pendampingan dan bimbingan. Dua BUMDes ini akan dijadikan pilot project pengembangan BUMDes di Jatim. Kami berharap, ini akan terus bergulir hingga di tahun 2023 akan sekitar 10 BUMDes yang sudah mampu melakukan ekspor secara mandiri," terang Tyo di Surabaya, Jumat (22/4/2022).

Dua BUMDes yang menjadi percontohan tersebut adalah BUMDes Pahala dari Desa Srowo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan hasil produksi krupuk olahan ikan laut dan BUMDes Makmur Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan hasil produksi kopi. Kedua BUMDes ini dianggap lebih siap karena kapasitas produknya sudah besar.

"Tetapi masih banyak yang harus dibenahi, mulai dari mindset pelaku usahanya, kualitas produksi dan penggunaan teknologi pangan hingga legalitasnya," ujarnya.

Untuk itulah di tahap awal, Rumah Kurasi akan mengkurasi atau melakukan penilaian, baik dari sisi kualitas produk ataupun legalitas atau perijinannya. Dari penilaian tersebut maka akan diketahui apa yang menjadi kendala dan ahrus diperbaiki sehingga Kadin Jatim bisa melakukan pendampingan.

"Kalau yang paling siap ya BUMDes Makmur karena mereka jual dalam bentuk biji kopi, lebih gampang melakukan pendampingan, tinggal mengajari proses pemilahan dan pembersihan kulit karena pengetahuan mereka dalam pengolahan biji kopi sangat terbatas. Jika mereka mengetahui sedikit saja cara pengolahannya, saya yakin nilainya akan bertambah. Sebelumnya, mereka jual itu langsung dari dari kebun dan biji belum dipilah dengan harga Rp 22 ribu per kilogram. Padahal kalau sudah dipilah harganya bisa sampai Rp 32 ribu per kilogram, selisih 7 ribu per kilogram," terangnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama Antar Lembaga Kadin Jatim, Fitradjaja Purnama mengungkapkan bahwa sebenarnya BUMDes adalah pembinaan lanjutan dari pemerintah untuk penguatan ekonomi desa. Dan ini adalah kelanjutan dari keinginan pemerintah sejak reformasi untuk memperkuat basis perekonomian masyarakat hingga menjadi penopang ekonomi nasional.

"Karena Kadin Jatim melihat semangat pemerintah daerah dan desa untuk meningkatkan kualitas BUMDes ini cukup tinggi, makanya kami tergerak dan meresponnya. Kami yakin dengan pendampingan, akan ada banyak BUMDes yang bisa melakukan ekspor," ujar Fitra.

Sementara itu, Direktur BUMDes Pahala Ernawati mengungkapkan, BUMDes Pahala menaungi sekitar 50 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  pengrajin krupuk ikan laut yang ada di desa Srowo. Saat ini kapasitas produksi seluruh UMKLM tersebut mencapai sekitar 1 ton per hari dengan kebutuhan ikan sebesar 2 ton per hari. Dari ke 50 UKM tersebut, sekitar 50 persennya sudah memiliki PIRT dan sudah bersertifikat halal, selebihnya masih dalam proses.

"Keinginan kami melalui pendampingan dari Kadin Jatim ini kami bisa melakukan ekspor, kemanapun. Harapannya adalah kesejahteraan masyarakat bisa terangkat karena ketika kami sudah bisa ekspor, kemungkinan besar income kian bertambah dan tingkat kesejahteraan kami meningkat. Kalau awalnya hanya bisa menjual satu atau dua kilo, melalui ekspor pasti berbeda," ungkap Ernawati.

Hal yang sama juga diutarakan Kepala Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Mohammad Anam bahwa keinginan untuk memajukan BUMDes Pahala menjadi cita-cita bersama guna kemajuan masyarakat desa.

"Sebelum ada BUMDes, para pengrajin ini menjual hasil produksi krupuk secara grosir dalam kemasan sak, sehingga harganya juga relatif murah. Pembeli itu kemudian mengemasnya lagi dan diberi label kemudian mereka jual dengan harga yang lebih tinggi," ujar Anam.

Dengan adanya BUMDes, maka pengrajin tersebut menjualnya melalui BUMDes yang kemudian dikemas dengan bagus dan diberi label dan kemudian sasaran pasar naik menengah atas. Sehingga harga jual menjadi lebih tinggi, dari harga Rp 25 ribu hingga 30 ribu per kilogram, sekarang menjadi Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu per kilogram.

"Tetapi tidak semua UMKM ini memiliki tempat produksi yang layak. Oleh karena itu pemerintah desa merencanakan akan merelokasi mereka di lahan yang sudah kami sediakan sekitar 60.000 meter per segi. Lokasi itu nantinya akan kami jadikan sebagai kawasan kampung krupuk, dimana di lahan tersebut akan dibangun temat produksi, penjemuran hingga pengemasan dan penjualan atau distribusi," ujarnya.

Bahkan ke depannya, dia juga ingin membangun coldstorage untuk penyimpanan bahan baku ikan, mengantisipasi musim angin, dimana nelayan tidak bisa melaut sehingga biasanya produksi krupuk desa Srowo berhenti. kbc10

Bagikan artikel ini: