Harga komoditas energi dipertahankan, beban fiskal sudah capai Rp280 triliun

Senin, 25 April 2022 | 23:17 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah tengah mematangkan sejumlah skenario untuk memangkas beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di tengah makin melebarnya harga keekonomian komoditas tersebut. Sejauh ini, komoditas energi itu sebagian disubsidi negara.

Adapun manuver untuk menaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan LPG 3 kilogram akan diputuskan lewat rapat terbatas (Ratas) bersama dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam waktu dekat.

Deputi Bidang Koordinasi dan Pengembangan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Montty Girianna mengatakan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu mesti dilakukan untuk dapat memangkas beban subsidi dan kompensasi yang makin membesar hingga triwulan pertama tahun ini.

Menurut Montty, beban subsidi dan kompensasi untuk BBM itu sudah mencapai sekitar Rp 280 triliun atau naik dua kali lipat dari perencanaan awal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 di posisi sekitar Rp 140 triliun.

"Kalau harganya stay LPG Rp 4.259 per kilogram atau sekitar Rp 12.000 per tabung maka kita harus nombok menambah sekitar Rp 130 triliun sendiri untuk LPG, belum solar dan Pertalite, kita harus nombok sekitar Rp 200-an triliun, jadi total kita harus nombok Rp 280 triliun kalau tidak melakukan kenaikan harga," kata Montty saat memberi keterangan dalam Energy Corner, Senin (25/4/2022).

Montty membeberkan pertimbangan mendasar dari manuver atau rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu berasal dari selisih harga keekonomian yang makin lebar saat ini. Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) per Maret 2022 sudah mencapai US$98,4 per barel atau 56,1 persen lebih tinggi dari asumsi APBN 2022 yang ada di angka US$63 per barel.

"Dengan fluktuasi itu kita melihat berapa gap harga antara pertalite dan harga keekonomian, lalu gap harga solar dengan harga keekonomian dan juga LPG, makin ke sini makin membengkak, makin membesar kalau kita hitung-hitung," tuturnya.

Dengan demikian, menurutnya, kementeriannya tengah menyusun sejumlah skenario terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM dan LPG 3 kilogram bersubsidi tersebut. Skenario itu juga disusun bersama dengan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN untuk disampaikan kepada Jokowi.

"Kementerian ESDM misalnya mengusulkan berapa harga harus naik, berapa volume harus ditambahkan untuk kuota subsidi. Kemenkeu menghitung untuk inflasi kalau kita menaikan harga dalam waktu tertentu kita minta Kemenkeu merancang bantalan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga ini," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: