Pemerintah kebut penyelesaian 211 proyek infrastruktur nasional di Jatim

Kamis, 12 Mei 2022 | 17:43 WIB ET
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan sebanyak 211 proyek infrastruktur nasional di Jawa Timur (Jatim) dapat rampung atau telah melewati tahap pemenuhan pembiayaan (financial closing) pada 2024.

Proyek infrastruktur tersebut senilai Rp 287,2 triliun  Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80-2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dalam Perpres tersebut, terdapat 218 proyek di Jawa Tengah senilai Rp 294,3 triliun yang tengah digarap pemerintah puasat di Jatim.

Dari 218 proyek tersebut, baru lima infrastruktur senilai Rp 5,6 triliun yang telah rampung. Sementara dua infrastruktur lainnya senilai Rp 373,9 miliar, baru selesai sebagian. "Perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum tahun 2024," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Airlangga Hartarto dalam laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dikutip Kamis (12/5/2022).

Airlangga menekankan Pemerintah Provinsi Jatim terhadap tiga hal yakni pemenuhan readiness criteria (penilaian kelengkapan kriteria kesiapan), penyediaan APBD yang dibutuhkan, dan kesiapan proyek. Proyek infrastruktur  yang pembangunannya dipercepat diantaranya:  Jalan Tol Ngawi - Bunder. Jalan bebas hambatan ini akan mendukung kegiatan operasional Kilang Minyak Tuban dan Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).

Airlangga mengarahkan agar perjanjian kredit atau penyaluran dana untuk proyek tersebut rampung paa 2023.  Berdasarkan laman resmi Pemerintah Provinsi Jatim, pendanaan jalan tol tersebut menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Namun demikian, data tol tersebut belum tersedia dalam kolom lelang maupun pengawasan konstruksi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Kemudian, pengendalian Banjir Kali Lamong. Penyelesaian infrastruktur tersebut dinilai akan mendukung ekonomi kemasyarakatan. Pemerintah telah mengarahkan Kementerian Keuangan untuk memberikan dukungan pengadaan lahan proyek tersebut. Bendung Gerak Karangnongko Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat bendung ini didesain untuk mengendalikan banjir Sungai Bengawan Solo sebagai kesatuan dengan tiga bendung gerak yang sudah ada yaitu Bendung Gerak Babat, Bendung Gerak Bojonegoro dan Bendung Gerak Sembayat.

Bendung Karangnongko akan menjadi sumber air bagi daerah irigasi Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha dan daerah irigasi Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 158.000 Ha. Selain itu, Bendung Karangnongko akan memasok air baku sebesar 1.155 liter per detik untuk empat daerah yaitu Kabupaten Bojonegoro, Blora, Tuban, dan Ngawi.

Airlangga mendorong atar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelesaikan pengadaan lahan bendung tersebut selambatnya pada 2023. Sementara itu, Kementerian PUPR berkomitmen akan menganggarkan dana konstruksi Bendung Karangnongko pada 2023.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastuktur Prioritas (KPPIP) mendata SPAM Umbulan akan menelan investasi senilai Rp 3,71 triliun. Pendanaan proyek ini akan menggunakan skema KPBU.  Secara rinci, pemerintah pusat dan daerah akan menanamkan dana senilai Rp 1,89 triliun, sedangkan pihak swasta sebanyak Rp 1,23 triliun. Kementerian PUPR sudah menyarakan komitmen melalui dana alokasi khusus (DAK) 2022/2023 untuk pembangunan infrastruktur jaringan distribusi SPAM tersebut.

SPAM Umbulan dirancang untuk meningkatkan kapasitas air baku  Perusahaan Daerah Air Minum di tiga wilayah, yakni Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik.

Airlangga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengkoordinasikan kerja sama bisnis dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

KPPIP mendata konstruksi Bendungan Bagong menelan investasi hingga Rp 709 miliar. Seluruh sumber pendanaan konstruksi proyek tersebut berasal dari kas negara. Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 15.5 juta meter kubik dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 857 hektar. Selain itu, Bendungan Bagong dirancang menyediakan pasokan air baku sebesar 0,30 liter per detik dan menghasilkan energi sebesar 0,52 megawatt.

Airlangga berharap Pemerintah Provinsi Jawa TImur dan Kabupaten Trenggalek aktif berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Selain itu, Airlangga mengarahkan pemerintah daerah untuk mengambil solusi terbaik untuk penanganan masyarakat terdampak.  Jalan Pantai Selatan (Pansela) di Kab. Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi Airlangga mengatakan, proyek jalan nasional tersebut akan membuka aksesibilitas dan pengembangan ekonomi bagian selatan Jawa Timur.

Karena itu, Airlangga mengarahkan percepatan pembangunan untuk segmen jalan yang lahannya sudah siap.  Kereta Gantung di Kota Batu dan Kawah Bromo Airlangga mengatakan, infrastruktur ini akan mendukung aksesibilitas dan pariwisata di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu dan Bromo. Airlangga meminta agar ada percepatan penyelesaian regulasinya agar dapat segera terbangun.

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 365,5 triliun untuk anggaran infrastruktur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Nilai anggaran tersebut turun 14% dibandingkan dengan anggaran 2021.kbc11

Bagikan artikel ini: