Larangan ekspor CPO picu rentetan dampak negatif

Jum'at, 13 Mei 2022 | 19:41 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng membawa dampak negatif berganda bagi pelaku usaha maupun petani sawit di Indonesia. Bahkan, kinerja makro ekonomi Indonesia terancam karena penurunan devisa ekspor sehingga bisa menjadi faktor yang menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.  

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah agar segera mencabut larangan ekspor CPO. Hal ini karena kebijakan tersebut lebih banyak membawa dampak negatif. "Kelebihan pasokan minyak sawit yang selama ini terserap di pasar ekspor tidak mungkin bisa diserap di pasar domestik. Segera cabut larangan tersebut," kata Bhima, Jumat (13/5/2022).

Dia menjelaskan, salah satu dampak nyata dari kebijakan larangan ekspor tersebut adalah penurunan harga TBS (tandan buah segar) petani kelapa sawit. Dampak negatif lainnya, rendahnya penyerapan CPO akibat larangan ekspor membuat harga TBS tertekan.

Bahkan, sejumlah pabrik kelapa sawit dalam waktu dekat akan sulit menerima TBS dari petani karena tangki-tangki penyimpanan CPO yang mulai penuh. Dari pantauan di lapangan, penurunan harga TBS kelapa sawit terjadi di hampir seluruh wilayah setelah pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya dua pekan lalu.

Di Sumatra Selatan, harga TBS petani turun sekitar Rp 500 per kilogram. Di Riau, penurunan harga TBS mencapai Rp 1.000 per kg menjadi sekitar Rp 2.900 per kg. Penurunan harga TBS juga terjadi di wilayah sentra perkebunan kelapa sawit lainnya seperti Jambi, Kalimantan, dan Sulawesi.

"Kebijakan larangan ekspor ini tidak efektif menjamin stabilitas harga minyak goreng karena masalah minyak goreng sebetulnya adalah persoalan distribusi bukan bahan baku," terang Bhima.

Selain membawa dampak negatif kepada petani kelapa sawit, kinerja makro ekonomi Indonesia juga terancam. Pada 2021, sumbangan devisa ekspor minyak sawit mencapai US$35 miliar atau lebih dari Rp 500 triliun dan sawit menjadi komoditas penyumbang devisa ekspor terbesar.

Dari sisi devisa ekspor, ekspor minyak sawit juga memberikan sumbangan bagi kas negara dalam bentuk pajak ekspor (bea keluar) dan pendapatan dari pungutan ekspor. Penurunan pendapatan ekspor minyak sawit ini tentu berpotensi menekan surplus neraca perdagangan dan mengancam stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Dengan harga CPO di pasar internasional yang sangat tinggi sementara di pasar domestik rendah akibat kelebihan pasokan, akan memicu terjadinya penyelundupan. Ini akan membuat dinamika industri minyak sawit nasional semakin rumit dan runyam," tandas Bhima.

Pakar komoditas Petro Paganini dari Universitas Roma Italia mengatakan, dunia tidak punya pilihan lain kecuali mencari minyak sawit di tengah kelangkaan minyak nabati global akibat perang Rusia dan Ukraina. Bahkan negara-negara Eropa, berbagai perusahaan makanan sudah mulai menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku dan beberapa produk makanan di Eropa sudah menghapus label palm oil free.

"Tidak bisa dielakkan bahwa dunia membutuhkan minyak sawit. Apalagi jika dunia memiliki perhatian terhadap isu-isu keberlanjutan, pilihannya adalah dengan mengembangkan minyak sawit karena tanaman kelapa sawit jauh lebih produktif dibandingkan tanaman minyak nabati lainnya," kata Pietro.kbc11

Bagikan artikel ini: