Ekspor minyak goreng dibuka, petani ingin harga yang berkeadilan

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:22 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah akan membuka kembali keran ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunan minyak sawit termasuk olein (minyak goreng) mulai Senin besok (23/5/2022). Namun, para petani sawit masih mengeluhkan harga jual tandan buah segar (TBS) yang belum pulih seperti semula.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengharapkan minggu depan ada kenaikan angka BTS di atas Rp 1.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 2.950 per kg. "Kami petani sawit sangat mengharapkan harga yang pantas dan layak untuk TBS kami, khususnya pascapencabutan larangan ekspor itu," ujar Gulat di Jakarta, Minggu (22/5/2022).

Menurutnya, angka penawaran yang terbentuk di pasar, sambung Gulat, menggambarkan harga TBS petani seharusnya sudah diangka Rp 2.800-3.800 per kg. Namun, pabrik kelapa sawit (PKS) masih membeli BTS di bawah harga itu. "Seharusnya pemerintah memastikan harga BTS yang berkeadilan bagi petani. Seharusnya tidak ada alasan Pabrik Kelapa Sawit  untuk menekan harga TBS petani," tudingnya.

Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto membeberkan harga BTS hanya naik rata-rata Rp 150 per kg. "Sudah naik tapi bervariasi dan belum signifikan. Kenaikan ini arena ada kepastian keran ekspor CPO dan produk turunan," kata dia.

Dia memperkirakan, harga BTS cukup sulit untuk naik signifikan, oleh karena itu dibutuhkan dukungan faktor eksternal. Seperti, harga minyak nabati harus lebih tinggi dibandingkan sawit. Lalu, Malaysia harus mengalami penurunan stok, karena selama pelarangan ekspor CPO di Indonesia, minyak sawit mereka paling laku diburu negara lain. "Semua faktor-faktor ini adalah pendukung harga CPO bisa lebih baik dan berdampak ke harga TBS," jelasnya.

Pihaknya juga berharap ada konsistensi dari kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian dan Kementerian Pertanian untuk merubah tata kelola sawit indonesia serta memperbaiki tata kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). "Poin penting menurut saya adalah perbaiki tata kelola sawitz baik regulasinya maupun tata kelola di lembaga dana BPDPKS yang selama ini diduga menjadi corong sekelompok tertentu," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: