Krisis pangan global, ekonomi RI diprediksi sulit tumbuh di atas 5 persen

Kamis, 7 Juli 2022 | 07:58 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Perang Rusia dan Ukraina memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahkan menyebut ekonomi Indonesia akan sulit tumbuh di atas 5 persen pada tahun ini.

Oleh karena itu perlu penguatan di pasar modal dengan dukungan dari investor ritel dan milenial. "Saat ini berat buat Indonesia tetap dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen bahkan lebih tinggi," kata Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Priyanto Budi Nugroho dikutip dari keterangan resminya, Rabu (6/7/2022).

Sekadar informasi, perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan menyebabkan krisis energi hingga pangan secara global. Tidak hanya itu, kebijakan China dalam penguncian ketat atau lockdown karena pandemi Covid-19 yang masih terjadi, juga menambah volatilitas ekonomi global.

Priyanto berpendapat, kurs rupiah yang sudah sangat tertekan pada angka psikologis mendekati Rp15.000 per dolar Amerika, kemudian imbal hasil obligasi 10 tahun diatas 7,6 persen, perlu diimbangi dengan pasar keuangan nonbank seperti pasar modal.

Merujuk data LPS per Mei 2022, lanjut dia, investor pasar modal Indonesia secara demografi didominasi kelompok umur dibawah 30 tahun, generasi milenial dan generasi setelahnya, yang mencapai 59,8 persen dari total penduduk di Tanah Air. Investor kelompok ini terbilang cukup besar, meski dana yang diinvestasikan relatif masih kecil, yaitu sekitar Rp53,77 triliun.

"Sementara, jumlah investasi yang berasal dari invesotor dengan rentang usia 60 tahun yang mencapai 27,5 persen atau sebesar Rp553 triliun," kata Priyanto.

Dia pun mengingatkan, jumlah investor usia muda menunjukan generasi milenial di Indonesia mulai melek investasi. Hanya saja, keinginan tersebut harus dibarengi dengan pemahaman terhadap karakteristik produk, agar pemilihan produk keuangan bisa lebih tepat.

"Kita harus melihat siapa penyelenggara investasi, berizin atau tidak, minimal itu. Sehingga para milenial bisa terhindar dari investasi bodong," ujar Priyanto. kbc10

Bagikan artikel ini: