Kemendag: Permendag 25/2022 permudah pelaku usaha lakukan importase

Kamis, 14 Juli 2022 | 18:00 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Veri Anggrijono menegaskan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 25 tahun 2022 perubahan atas Permendag nomor 20 tahun 2021 adalah untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan importase karena akan terjadi transparansi dan efisiensi.

Veri mengungkapkan, Kementerian Perdagangan selalu melihat perkembangan dalam dunia perdagangan. "Saat ini sudah dikeluarkan satu peraturan baru nomor 25/2022 tentang imprortasi demi mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan importasi," ujar Veri Anggrijono saat Sosialisasi tentang Peraturannya Menteri Perdagangan nomor 25 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 20 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang digelar bersama Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Timur di Surabaya, Kamis (14/7/2022).

Dia mengungkapkan, ada dua aturan baru yang tertuang dalam Permendag 25/2022 yang harus diketahui oleh seluruh importir. Pertama bahwa semua kegiatan imprortasi komoditas akan dimasukkan dalam satu neraca yaitu neraca komoditas. Sehingga dalam menentukan kuota impor tidak akan keluar dari neraca komoditas yang disesuai dengan usulan yang masuk.

Aturan kedua adalah pengajuan impor dilakukan secara digital sehingga tidak akan ada lagi pelaku usaha bertemu dengan petugas di Kementerian Perdagangan. Sebab semua dilakukan secara online yang prosesnya sudah ditentukan jangka waktunya.

"Nah kegiatan ini dilakukan supaya improtir di wilayah Jatim paham bahwa ada satu peraturan baru tentang impor agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya karena tidak mengetahui adanya peraturan baru maka kegiatan importasinya terganggu," kata Veri.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dalam aturan baru ini penentuan kuota impor akan disesuaikan dengan usulan yang masuk pada neraca komoditas yang disetujui oleh seluruh penentu kebijakan, diantaranya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian.

"Bukan kami yang memutuskan tetapi itu diputuskan oleh lembaga terkait. Jadi bukan Kementerian Perdagangan yang berwenang, kita sebagai hilirnya mengeluarkan ijin tetapi pembahasannya diputuskan melalui satu rapat yang tertampung dalam neraca komoditas. Ada pertimbangan teknisnya, ada rekomendasi," ujar Veri.

Untuk komoditas gula misalnya, jika rekomendasi yang masuk dalam neraca komoditas bahwa yang dibutuhkan dalam satu tahun sebanyak 1 juta ton, maka kuota impor yang diijinkan dan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan adalah 1 juta ton gula, tidak akan lebih dari jumlah tersebut.

"Sehingga diawal siapa saja yang mengajukan itu sudah dibahas dalam neraca komoditas dan diikuti secara transparan oleh kementerian terkait dan atas dasar itu kami memutuskan kuota impornya. Sehingga kita tidak akan mengaluarkan lebih dari 1 juta ton," jelasnya.

Begitu juga dengan baja, jika rekomendasi yang masuk di neraca komoditas kebutuhan baja di Jatim mencapai 3 juta ton, maka kuota impor untuk komoditas baja di Jatim tidak akan bisa keluar dari 3 juta ton.

"Kami di Kementerian Perdagangan selalu menjaga stabilitas perdagangan dan kita tahu baja pada waktu itu adalah penyumbang terbesar kedua devisit perdagangan. Dengan kebijakan ini diharapkan hal itu tidak akan terjadi lagi," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Ginsi Jatim Bambang Sukadi mengatakan bahwa Permendag 25/2022 adalah aturan yang sangat baik karena pemerintah memberikan aturan dinamis yang disesuaikan dengan kondisi dalam negeri.

"Misal soal importir pangan, bagaimana di Indonesia, panen atau tidak, sehingga impor komoditas pangan seperti beras dan gula tergantung situasi dalam negeri. Apa butuh impor atau tidak. Permendag 25/2022 ini adalah penyempurnaan dari Permendag 20/2021 karena ternyata dalam Permendag 20/2021 itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ginsi sangat mendukung," ujar Bambang Sukadi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Medy Prakoso bahwa sosialisasi yang dilaksanakan Kemenndag kali ini cukup bermanfaat karena berkaitan dengan jenis komoditi tertentu diantaranya pangan, besi dan baja, ban dan lain sebagainya.

"Ini cukup dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh anggota karena mereka tidak begitu paham dengan aturan baru ini. Anggapan mereka adalah Permendag 20/2021 masih berlaku padahal sudah diubah dengan Permendag 25/2022. Anggota juga kebingungan soal laporan realisasi. Makanya nanti di akhir acara juga akan diadakan konsultasi dengan Kemendag bersama Ginsi, memberikan panduan apa itu Permendag 25/2022," ujar Medy Prakoso.

Dia juga mengatakan bahwa dampak positif Permendag 25/2022 cukup luar biasa karena aturan ini menuju ke arah relaksasi-relaksasi yang akan diberikan pemerintah. "Hanya saja proses memang harus dilalui, bahwa relaksasi sebelum dilakukan, harus ada program dan ijin yang harus dipenuhi. Karena relaksasi ini sangat dibutuhkan Indonesia untuk melakukan akselerasi pasca Covid-19," pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: