JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah terus mendorong konsumsi masyarakat untuk produk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Direktur Pengembangan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Yuliyanto Prihandoyo mengatakan, target 40 persen anggaran pemerintah untuk membeli produk atau jasa lokal melalui e-katalog dapat tercapai.

"Kita optimis itu akan bisa dicapai pada tahun ini," ujar Yuliyanto dalam konferensi pers Dialog Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Technical Meeting APN 2022 Expo and Forum di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Untuk mencapai target itu, Yuliyanto memaparkan, LKPP sedang mengupayakan pembuatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang berfungsi untuk menalangi permodalan Usaha Menengah Kecil (UMK) dalam menyediakan barang atau jasa.

"UMK ini modalnya tidak terlalu banyak, sementara kalau bayarnya dari pemerintah lama itu akan repot," ujar Yuliyanto.

Pihaknya terus mengupayakan KKP ini dapat segera diberlakukan di seluruh tanah air. Dia menyebut kebijakan ini akan dibantu oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi untuk monitoring transaksi di e-katalog ini.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Sarman Simanjorang mengatakan, e-katalog akan lebih mempermudah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa dibandingkan menggunakan proyek tender, yang merupakan metode pengadaan sebelumnya.

Melalui e-katalog, Sarman memastikan tidak akan ada permasalahan yang berkaitan dengan hukum lagi antara pemerintah dan pihak pemegang tender, serta tidak akan ada lagi dana pemerintah daerah yang mengendap dikarenakan transaksi yang lebih transparan.

"Dijamin bupati tidak akan berurusan dengan hukum kalau ada e-katalog," ujar Sarman.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegur para jajarannya karena banyaknya pembelanjaan negara untuk produk impor. Presiden meminta adanya alokasi 40 persen anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri. kbc10

Berita Terkait

Go UKM

Ini Strategi Kemenkop-UKM Naikkan Kelas UMKM

1 Juni 2023, 19:50

Go UKM

Begini jurus Kementerian Koperasi dan UKM kurangi ketergantungan industri primer

23 Mei 2023, 18:41

Go UKM

BSN dan Kemenkop UKM terus permudah Umik kantongi SNI

12 April 2023, 18:04

Go UKM

Peningkatan kapasitas SDM UKM, Korsel hibahkan US$5,5 juta ke RI

28 Februari 2023, 20:49

Go UKM

Pendanaan jangka menengah UKM, pemerintah siapkan instrumen surat utang

14 Februari 2023, 19:47

Go UKM

Jangan berharap lagi ya! BLT UMKM disetop tahun depan

27 Desember 2022, 08:15

Go UKM

Dorong digitalisasi UMKM, Menteri Teten bakal libatkan startup

4 Oktober 2022, 18:00

Go UKM

Menteri Teten targetkan 2,5 juta UKM kantongi Nomor Induk Berusaha tiap tahun

25 September 2022, 07:56

Go UKM

Menkop Teten dorong 1 juta produk UMKM masuk ke e-katalog

2 September 2022, 09:05

Go UKM

Shipper dan Kemenkop-UKM kolaborasi optimalkan PLUT di 74 lokasi

30 Agustus 2022, 21:40