Realisasi belanja produk lokal oleh K/L capai 49% dari komitmen

Jum'at, 30 September 2022 | 11:45 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Capaian realisasi penggunaan produk dalam negeri oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN sebagai tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia kini mencapai Rp 468,29 triliun atau 49% dari komitmen sebesar Rp 937,2 triliun per September 2022.

Dari total realisasi tersebut serapan produk dalam negeri oleh BUMN telah mencapai 70,9% atau Rp 209,9 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penayangan produk dalam negeri di e-katalog sudah mencapai 1.204.487 produk. Jumlah ini sudah melebihi dari target 1 juta produk lokal tayang di e-katalog.

Luhut mengatakan, terdapat enam terobosan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Pertama digitalisasi pada integrasi sistem dan kodifikasi data belanja pemerintah.

Kedua, kontrak payung pengadaan laptop dengan produsen laptop di dalam negeri. Ketiga, peluncuran kartu kredit Pemerintah Domestik. Keempat, strategi pengurangan impor masing-masing Kementerian/Lembaga melalui regulasi internal dan perizinan impor hingga tingkat menteri.

Kelima, freezing untuk impor yang memiliki subtitusi di dalam negeri, dan terakhir platform pengadaan nasional. 

"Platform ini kiranya dapat juga dimanfaatkan juga oleh KPU untuk pengadaan barang dan jasa," imbuhnya.

Dia berharap Kita aksi bangga belanja produk dalam negeri jadi gaya hidup masyarakat dan pemerintah.

"Contoh sederhana goodie bag acara-acara Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemda tidak lagi menggunakan produk impor, mari kita konsisten prioritaskan produk dalam negeri utamanya UMKM dan koperasi," kata Luhut.

Dengan upaya ini secara tidak langsung akan ikut membantu peningkatan produktivitas masyarakat, hingga akhirnya dapat terjadi pengurangan kemiskinan.

Selain itu diperlukan juga upaya reformasi birokrasi investasi, yang memberi layanan yang cepat bagi UMKM dan koperasi, diantaranya untuk penggunaan online single submission (OSS). 

Luhut menyebut, perlu juga adanya reformasi birokrasi administrasi pemerintah yang berbasis digital, seperti dalam kemudahan pengurusan dokumen oleh UMKM, koperasi serta masyarakat. kbc10

Bagikan artikel ini: