Kenaikan suku bunga acuan bakal bikin backlog rumah membengkak

Kamis, 6 Oktober 2022 | 12:23 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Tingginya gap antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Tanah Air masih menjadi pekerjaan rumah. Bahkan, diproyeksikan terus meningkat imbas kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI).

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Mochamad Yut Penta mencatat, jumlah backlog kepemilikan rumah mencapai 12,75 juta. Angka ini mengacu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020.

"12,75 Juta selama ini backlog," katanya dalam webinar Mengatasi Backlog Perumahan di Tengah Kenaikan Suku Bunga di Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Dia menambahkan, kondisi ini diperparah dengan tren kenaikan suku bunga acuan yang aktif dilakukan oleh banyak bank sentral merespon lonjakan inflasi global. Termasuk Bank Indonesia yang kembali mengerek suku bunga acuan menjadi 4,25 persen.

Berkaca dengan situasi tersebut, kemampuan daya beli masyarakat dikhawatirkan kian menurun imbas kenaikan suku bunga kredit. Sehingga, berpotensi meningkatkan jumlah backlog perumahan di Indonesia.

Permasalahan lainnya, nilai APBN masih terbatas dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan backlog ini dengan mendorong sumber alternatif baru untuk pembiayan sektor perumahan bagi MBR. Misalnya dengan Dana Tapera, Bank, dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Langkah lainnya, perubahan konsumsi hunian bersubsidi sesuai kelompok masyarakat dari hunian tapak menjadi hunian vertikal di perkotaan. Hal ini untuk menekan biaya pengadaan tanah untuk pembangunan rumah.

"Ini juga karena kondisi lahan yang kian terbatas," pungkasnya.

Sebelumnya, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, salah satu upaya yang bisa ditempuh mengatas persoalan backlog perumahan adalah meningkatkan kapasitas permodalan Bank BTN melalui penyertaan modal negara (PMN). Dengan menerima PMN, BTN bakal punya kemampuan untuk memperbesar penyaluran kredit ke MBR.

"BTN terbukti punya rekam jejak dan sejarah panjang sebagai pelaksana mandat pemerintah dalam membantu MBR memiliki rumah. Fakta juga menunjukkan, BTN paling berprestasi dalam menyalurkan program kredit bersubsidi FLPP dan punya keberpihakan nyata terhadap segmen MBR," kata Piter.

Piter juga mengingatkan tanpa PMN ke BTN, program sejuta rumah rakyat yang digagas Presiden Jokowi bisa melambat, sementara masa jabatan presiden kurang dari dua tahun lagi.

"Tanpa keberpihakan dan komitmen pemerintah, memiliki hunian layak hanya menjadi mimpi para MBR. Tak ada pilihan bagi pemerintah selain menyalurkan PMN ke BTN. Menunda PMN berarti lost opportunity dan segmen MBR paling dirugikan," kata Piter. kbc10

Bagikan artikel ini: