Intervensi pemerintah di sektor pertanian dinilai berlebihan, ini dampaknya

Senin, 10 Oktober 2022 | 18:55 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran mengingatkan, pelibatan sektor swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia sangat dibutuhkan.

"Namun berbagai bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah dapat memunculkan keengganan karena intervensi tersebut terkadang bersifat diskriminatif," ujar Hasran di Jakarta, Senin (10/10/2022).

Hasran menjelaskan, intervensi stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menjaga harga agar tetap stabil pada kisaran yang ditargetkan. Beberapa komoditas strategis, seperti beras, menjadi satu dari beberapa komoditas yang terdampak kebijakan serupa.

Tren yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan harga selalu jatuh setiap panen dan selalu tinggi setiap paceklik. Dengan intervensi stabilisasi harga ini, diharapkan naik turunnya harga dapat dikontrol pada batasan tertentu.

Namun bagi swasta, lanjut Hasran, intervensi tersebut berpotensi menutup ruang gerak mereka untuk mengambil keuntungan. Misalnya, acuan harga jual di pasaran yang terlalu rendah berpotensi merugikan swasta yang tidak mampu menekan biaya produksi di bawah acuan harga tersebut.

Padahal, menurutnya, dengan minimnya pelaku usaha dalam suatu sektor, baik itu sektor pertanian atau sektor lainnya, tidak selalu dapat dianggap sebagai hal yang baik. Hal ini karena efisiensi diasumsikan akan lebih tinggi ketika lebih banyak pemain yang terlibat dan berkompetisi satu sama lain dalam suatu pasar.

"Kompetisi yang terjadi antar pelaku secara sederhana dapat mendorong terjadinya efisiensi biaya produksi dan menghasilkan harga jual komoditas pangan yang lebih terjangkau dan berkualitas lebih baik," ujarnya.

Hasran menuturkan, intervensi harga yang dilakukan pemerintah harus di atas biaya produksi yang dikeluarkan oleh pihak swasta, terutama selama musim paceklik. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan pihak swasta tidak mengalami kerugian dan keluar dari pasar.

Penelitian CIPS mengenai Foreign Direct Investment in Indonesia's Agriculture menyebut, investasi di sektor pertanian Indonesia masih tergolong rendah. Investasi asing di sektor ini misalnya, hanya sebesar 3% - 7% dari total Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019.

Sebagian besar investasi pun masuk ke sektor kelapa sawit. Sedangkan untuk sektor pertanian lainnya, seperti tanaman pangan dan hortikultura, masih jauh lebih rendah. Peningkatan investasi di sektor pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian Indonesia.

"Peran pemerintah justru harusnya lebih ditingkatkan pada pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian, seperti irigasi, bendungan dan sumber air. Infrastruktur sektor pertanian yang layak seringkali menjadi pertimbangan bagi investor," tambahnya.

Selain mendorong kemudahan dalam memulai bisnis, Hasran menjelaskan, investasi di sektor pangan tidak bisa serta merta terjadi tanpa menyelesaikan permasalahan utama, yaitu adanya kebijakan intervensi pemerintah. Langgengnya kebijakan ini bisa juga terjadi karena permasalahan logistik dalam sistem rantai pasok pangan.

Menggunakan gudang berteknologi tentunya membutuhkan berbiaya yang tidak sedikit. Untuk itu, menurutnya, diperlukan riset mengenai kelayakan dari hadirnya gudang yang memenuhi standar tersebut. Hal ini juga sangat mungkin tercipta dengan mendorong terjadinya kerjasama antara institusi akademik, pemerintah dan pelaku usaha untuk dapat mewujudkan gudang yang mampu menjaga kualitas komoditas pangan.

Sama halnya dengan itu, Hasran menuturkan bahwa infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran transportasi dan pengangkutan juga perlu jadi prioritas. Konsistensi terhadap pembangunan infrastruktur perlu terus dilakukan untuk mendukung pemerataan produksi pangan antar wilayah Indonesia.

"Pada akhirnya, di zaman globalisasi yang segalanya bergerak dengan cepat, tidak bisa selamanya kita bergantung pada kerja pemerintah secara absolut. Reformasi kebijakan terkait keterlibatan swasta pada sektor pertanian perlu jadi opsi untuk mewujudkan ketahanan pangan," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: