Terima keluhan pengusaha terkait sumbangan, Bamsoet bakal evaluasi pelaksaan Pilkada

Selasa, 11 Oktober 2022 | 13:34 WIB ET
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku mendapat keluhan dari banyak pengusaha yang dimintai sumbangan oleh calon kepala daerah di daerahnya masing-masing saat kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Para pengusaha itu mengeluh lantaran semua calon kepala daerah yang ada di wilayah itu meminta uang.

Hal tersebut tentu membuat pengusaha pusing jika memiliki usaha-usaha lain di berbagai daerah, yang mana juga diminta menyumbangkan uang.

"Banyak pengusaha yang mengeluh dengan sistem pemilihan langsung di daerah, ini rata-rata dia harus menyumbang tidak hanya satu calon, tapi dua, tiga calon, di daerah yang sama," ujar Bamsoet dalam jumpa pers di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2022).

"Kalau di beberapa daerah pada saat yang sama serentak, ini pusinglah barang itu. Saya banyak teman-teman Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) yang ngeluh kepada saya," sambung Bamsoet.

Oleh karena itu, Bamsoet berencana mengevaluasi pilkada yang dilangsungkan di Indonesia. Dia menerangkan, evaluasi itu baru bersifat diskusi.

Dirinya pun sudah meminta sejumlah pihak seperti akademisi ikut mengkaji hal tersebut.

Rencana ini muncul diawali karena Bamsoet bertanya-tanya, kenapa banyak kepala daerah yang dipilih melalui pilkada ditangkap karena korupsi.

"Tapi kita sudah evaluasi, kita mulai kenapa kok masih banyak korupsi kepala daerah yang ditangkap. Banyak yang ditangkap kepala daerah," ujar Bamsoet.

Untuk itu, Bamsoet hendak mengevaluasi sistem demokrasi pada pilkada yang berlangsung.

Dia ingin melihat seberapa banyak manfaat dan mudarat dari pilkada yang dijalankan Indonesia.

"Jadi bukan pilpres atau pilegnya, tapi kita lebih kepada pilkada, pemilu pilkadanya," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut menyebutkan, mereka berbicara dalam konteks tatanan kebijakan.

"Kita bicara dalam tatanan kebijakannya, bukan tatanan operasional. Jadi kembali tadi, masalah teknis tentu tidak kami bicarakan ya," kata Wiranto. kbc10

Bagikan artikel ini: