Realisasi dana peremaajaan sawit rakyat tembus Rp7 triliun

Jum'at, 11 November 2022 | 04:58 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) mencatat  dari 2016 hingga 30 Juni 2022 realisasi penyaluran dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencapai Rp 7 triliun. Budget sebesar ini setidaknya melibatkan 113.000 pekebun dan area 256.744 hektare (ha).

"Itu (program PSR, red) tersebar dari Aceh, sampai Kalimantan, Sumatera, Sulawesi ,Sebagian jawa hingga Papua Barat," ujar Direktur Pembiayaan BPDKS Sunari dalam diskusi online Ngopi Sawit dan Launching Buku Panduan Sawit: Perkebunan Sawit Rakyat terbitan InfoSAWIT yang didukung BPDKS,Kamis (10/11/2022).

Pemerintah menargetkan program PSR seluas 540.000 ha hingga 2024. Melalui hal ini,produktivitas hasil tanam akan mampu meningkat yang juga diikuti peningkatan pendapatan petani.

Selain itu, langkah peremajaan ini menjadi kata kunci menuju pengelolaan sawit rakyat yang berkelanjutan. Sebab itu kata Sunari, pemerintah telah melakukan upaya strategis dalam meningkatkan kinerja sektor sawit. Hanya saja, persoalan utama yang dihadapi sektor sawit saat ini adalah menurunnya harga CPO yang juga pada berdampak pada kesejahteraan petani.

Karenanya, untuk memperbaiki kondisi ini dan meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, beberapa inovasi program perlu dilakukan dalam jangka pendek dan panjang untuk mengatasi masalah tersebut. Diantaranya, perbaikan dukungan utk petani sawit rakyat melalui peningkatan ketepatan sasaran [pendataan petani sawit rakyat.

Kedua, dukungan perbaikan rantai pasok petani sawit rakyat/ peningkatan daya saing, semisal melakukan perbaikan tata kelola pasokan dari petani ke PKS, daya saing PKS dan perbaikan infrastruktur logistik. "Lantas ketiga, penyediaan layanan informasi kepada petani sawit rakyat atau penyediaan referensi harga TBS dan aplikasi petani sawit," jelas Sunari.

Menurutnya, total sawit rakyat sendiri ditaksir mencapai 6,94 juta ha dari total areal lahan sawit seluas 16,38 juta ha. Pihaknya menelisik potensi tanaman sawit yang perlu diremajakan mencapai 2,78 juta ha baik sawit plasma dan swadaya sebesar 2,27 juta ha.

Dengan dirilisnya Permentan 3/2022 setidaknya terdapat dua jalur mempercepat target PSR yakni rekomendasi teknis Ditjen Perkebunan Kementan. Pengusulan dilakukan lembaga pekebun yang diverifikasi dinas setempat. Kemudian penerbitan rekomendasi teknis ditetapkan melalui SK Ditjenbun.

Adapun di jalur kemitraan, pengusulan melalui lembaga pekebun yang ditunjuk perusahaan yang sudah memiliki prinsip GCG. Verifikasi dilakukan surveyor independen dan kemudian ditetapkan BPDKS.

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tofan Mahdi menuturkan, secara umum terdapat tiga tantangan yang dihadapi industri sawit nasional. Pertama, bersama-sama berkolaborasi dalam rantai pasok kelapa sawit, semisal dengan tetap menjaga kinerja perkebunan kelapa sawit sehingga tingkat kesejahteraan petani sekitar kebun sawit juga tetap terjaga bahkan terangkat, kendati dengan kondisi ekonomi global yang masih belum menentu.

Lantas tantangan kedua ialah terkait keberlanjutan, terlebih dari total produksi minyak sawit Indonesia mencapai 53 juta ton sekitar 70% produk kelapa sawit Indonesia di ekspor, sementara 30% diserap di tingkat domestik dan pasar utama minyak sawit adalah India, China,Uni Eropa dan Pakistan.

Untuk pasar Uni Eropa kata Tofan, menuntut sustainability, namun demikian persyaratan aspek keberlanjutan menjadi keniscayaan supaya bisa bertahan. "Sustainability ini memastikan kelapa sawit tetap eksis dan berkelanjutan, terlebih pemerintah sudah komit untuk tidak menambah lahan, kendati produktivitas sawit rakyat masih menjadi PR besar," katanya.

Tantangan ketiga ialah terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, lantaran kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa berdampak serius terhadap industri. "Sebab itu kita harus sering duduk bersama," tandas Tofan.

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto mengungkapkan, sampai saat ini kondisi petani kelapa sawit utamanya petani sawit swadaya tidak mengalami perubahan, kendati pemerintah telah menerbitkan beragam kebijakan. "Apakah semua kebijakan itu meningkatkan jumlah petani swadaya di Indonesia," katanya.

Sebab itu, ke depan membangun kemitraan adalah dengan membangun kemitraan yang menguntungkan dan sejajar. Lantaran dalam konteks kemitraan petani mesti adil, dan menguntungkan secara bersama baik petani maupun pabrik kelapa sawit.

"Selama ini apakah kemitraan petani sudah seimbang dan sejajar, adil dan menguntungkan? Apakah pabrik sawit bersedia membagi saham kepemilikannya dengan petani?" tutur Darto.

Sampai saat ini juga kata Darto, petani masih belum memiliki daya tawar tinggi dan tidak bisa menentukan harga TBS-nya, serta bagaimana posisi tawar koperasi dengan pabrik sawit. Ke depan kata Darto, ke depan berikanlah kesempatan masyarakat untuk mengelola kelapa sawit ke depan. Ini butuh kebijakan yang nyata," tandas Darto.

Pimred InfoSAWIT Ignatius Ery Kurniawan mengatakan, perkebunan kelapa sawit komersil yang sudah dikembangkan lebih dari 110 tahun. Memiliki banyak pertumbuhan bisnis dan kemampuan dalam mensejahterakanmasyarakat.

Perkebunan kelapa sawit yang biasanya berada di berbagai daerah pelosok desa, seringkali menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraan. Sebab itu, penguatan petani kelapa sawit dalam melakukan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan harus mendapatkan prioritas dan bantuan besar dalam kegiatannya.

Dengan asumsi sebesar 40% produksi bersumber dari perkebunan kelapa sawit milik petani, maka sebanyak 19,6 juta ton produksi CPO Indonesia bersumber dari kebun petani kelapa sawit. Tentunya, perkebunan kelapa sawit rakyat ini, jelas juga memiliki kontribusi besar bagi konsumen masyarakat dunia.kbc11

Bagikan artikel ini: