RI peroleh komitmen investasi senilai Rp125 triliun di KTT G20

Headline

RI peroleh komitmen investasi senilai Rp125 triliun di KTT G20

Makro Nasional

Kamis, 17 November 2022 | 18:56 WIB ET

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

JAKARTA, kabarbisnis.com: Indonesia berhasil mengantongi sekitar US$8 miliar (setara Rp125 triliun, kurs Rp 15.600/dolar) komitmen investasi dari rangkaian perhelatan KTT G20 tahun ini.

Hal ini diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

"Komitmen investasi yang sudah diteken kurang lebih sekitar US$7 miliar sampai US$8 miliar. Tapi ada sekitar kurang lebih US$10 miliar yang belum bisa diteken, meski sudah ada kesepahaman. Saya tidak mau mengumumkan yang US$10 miliar ini, karena itu belum diteken," kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers secara virtual di Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Meski demikian, angka tersebut diprediksi akan terus meningkat karena masih ada sejumlah kesepakatan yang belum secara resmi diteken. Dia menjelaskan, komitmen investasi yang diterima Indonesia itu berasal dari sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, dan beberapa negara Eropa. "Detailnya nanti pada saat kita tanda tangan HoA (Head of Agreement)," imbuh Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya dia mengungkapkan selama rangkaian KTT G20 di Bali, pihaknya telah melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara serta sejumlah perusahaan di berbagai sektor. Bahlil bahkan menyebut bisa bertemu dengan 9-10 investor per harinya.

KTT G20 sendiri, kata Bahlil, telah menghasilkan Bali Leaders Declaration atau Deklarasi Bali serta sederet rencana aksi dengan tujuan yang konkret.

Terdapat pula dokumen G20 Action for Strong and Inclusive Recovery yang berisi daftar proyek dan merupakan concrete deliverables dari berbagai diskusi dan negosiasi yang dilakukan selama masa Presidensi Indonesia G20.

G20 Indonesia juga menghasilkan beberapa hasil konkret, misalnya terbentuknya Pandemic Fund yang mengumpulkan dana US$1,5 miliar. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi resilient and sustainability trust di bawah IMF sejumlah US$81,6 miliar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Selain itu juga energy transition mechanism, khususnya untuk Indonesia dalam memperoleh komitmen dari just energy transition program miliaran dolar AS.

Ekonomi hijau

Sebelumnya, peneliti ekonomi The Indonesian Institute (TII) Nuri Resti Chayyani mengatakan, Indonesia memiliki peluang untuk menawarkan investasi di sektor ekonomi hijau atau green economy dalam KTT G20 di Bali.

"Indonesia harus bisa mengambil peluang dalam peningkatan penggunaan kendaraan yang berbasis energi terbarukan. Hal ini juga akan ada kaitannya juga dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia," kata Nuri.

Dia mencontohkan, investasi ekonomi hijau yang bisa ditawarkan meliputi efisiensi sumber daya alam dan penerapan ekonomi sirkuler. termasuk penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti biofuel, biomassa, dan Refuse Derived Fuel (RDF) di Tanah Air.

Dalam menawarkan investasi ini, menurut dia, Indonesia perlu memberikan penawaran yang jelas terkait perhitungan analisis biaya dan manfaat investasi ini, sehingga investor global dapat tertarik.

"Kemudian prosedurnya juga harus jelas seperti regulasi/ payung hukumnya. Komitmen dalam menjalankan kontrak perlu lebih dipertanggungjawabkan," kata Nuri.

Sementara itu, dalam upaya transisi menuju ekonomi hijau, menurut dia, Indonesia perlu menyiapkan juga investasi untuk sumber daya manusia (SDM) yang dapat meningkatkan skill/kapasitas masyarakat, sehingga akan siap dengan transfer pengetahuan yang ada di sektor ini.

"Kemudian juga harus dibarengi dengan peningkatan climate change awareness terkait dampak penambangannya sehingga dapat segera memitigasinya," kata Nuri.

Selain itu, dalam KTT G20, dia mengatakan Indonesia harusnya meminta negara- negara maju untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional. Seperti tingginya tarif ekspor dan impor, bunga acuan, dan tidak stabilnya kurs mata uang negara asal.

Bahlil sendiri memastikan, pemerintah Indonesia akan memberikan layanan terbaik untuk mendukung masuknya investasi, termasuk investasi hijau. Dalam Forum Investasi B20 yang diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) di Nusa Dua, Bali, Jumat, Bahlil meminta investor tidak ragu menanamkan modal di Indonesia.

Pasalnya, pemerintah akan terus konsisten untuk memberikan kemudahan pengurusan izin berusaha melalui UU Cipta Kerja.

"Industri kita saat ini berfokus pada industri hilirisasi. Hal ini berbanding lurus dengan investasi hijau yang berkelanjutan. Pemerintah juga akan memberikan fasilitas terbaik asal sesuai denganperaturan berlaku," serunya.

Bahlil menjelaskan, tujuan investasi di tahun 2022 ini adalah pemerataan investasi di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah tidak hanya fokus terhadap investasi di pulau Jawa. Terbukti, saat ini realisasi investasi luar Jawa sejumlah Rp166,3 triliun (54%), sedangkan Jawa sendiri sejumlah Rp141,5 triliun (46%).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama dua tahun ini, Indonesia mengalami banyak kebangkitan dalam ekonomi digital.

Luhut meyakini ekonomi kreatif yang berbasis digital saat ini tidak bisa diragukan kekuatannya, sehingga pengusaha-pengusaha di Indonesia harus terbuka terhadap perkembangan teknologi yang berbasis pada ekonomi hijau.

"Indonesia sedang mengalami transformasi ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan zero carbon emission nantinya. Pemerintah memberikan beberapa target yakni bidang pertanian, pengolahan sampah, industri, kehutanan, serta energi. Kita perlu kerja sama yang baik untuk mewujudkan ini semua," kata Luhut.

Sementara itu, Chairwoman B20 Shinta W. Kamdani memaparkan, saat ini nilai rantai industri menghasilkan 74,5% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di seluruh dunia. Akan tetapi pada saat yang sama, bisnis memegang tanggung jawab untuk pemulihan ekonomi yang cepat.

Menurut Shinta, hal ini merupakan dilema yang dihadapi para pebisnis dan pemimpin negara dalam mempertahankan target ekonomi jangka pendek yang kuat, sambil menjaga keberlanjutan jangka panjang.

"Visi bersama kami adalah untuk memungkinkan lebih banyak investasi yang mendukung proses kemampuan lokal untuk menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi serta berkelanjutan, dengan bernilai tambah bagi bahan baku dasar. Ini akan meningkatkan kredibilitas rantai nilai global serta membangkitkan nama Indonesia ke depannya," pungkas Shinta.kbc11

Bagikan artikel ini: