Home / Makro / Nasional
Headline

Jokowi pastikan iuran BPJS Kesehatan tak naik sampai 2024

Rabu, 23 November 2022 | 08:55 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan sampai 2024.

Hal itu diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (22/11/2022). Menurutnya, hal itu juga merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden yang meminta kalau bisa jangan naik sampai 2024 (iuran BPJS Kesehatan). Kita jaga benar posisi politik pemerintah agar tidak naik," ujarnya.

Sementara yang akan ada penyesuaian tarif adalah jaminan kesehatan nasional (JKN) dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan Permenkes Nomor 52 Tahun 2016. Kemudian, penyesuaian tarif kapitasi dan Indonesia case base Groups (INA-CBG's).

Menurut Budi, kedua aturan itu perlu ada penyesuaian tarif karena telah lama tidak akan kenaikan sejak beberapa tahun terakhir. Padahal seharusnya dalam aturan, setidaknya ada penyesuaian setiap dua tahun sekali.

"Mengenai penyesuaian tarif JKN dan INA-CBG's karena seperti kita ketahui sejak 2014, tidak ada penyesuaian tarif kapitasi dan sejak 2016 belum ada penyesuaian tarif INA-CBG's. Memang sebenarnya di aturan kita diminta untuk mereview ini setiap tahun dan setiap dua tahun dilakukan peninjauan untuk penyesuaian tarif," tuturnya.

"INA CBG's akan diubah keputusannya tahun ini, dan akan mulai efektif mulai Januari. Harusnya cash flownya masuk duluan ke teman-teman rumah sakit," jelasnya.

Adapun alasan untuk adanya penyesuaian tarif JKN dan INA-CBG's karena beberapa hal, pertama harga sejumlah barang yang mengalami kenaikan. Kemudian, terlalu banyak layanan di rumah sakit kelas A, padahal pelayanan bisa juga dilakukan di rumah sakit kelas C dan D.

Dari sisi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) juga meminta agar ada penyesuaian tarif JKN. Persi meminta agar kenaikan tarif JKN ini tidak kurang dari 20%.

"Kedua, segera ditetapkan tarif karena sudah 6 tahun tidak ada kenaikan tarif, jika besaran belum dapat ditetapkan kami menyarankan ada cut off kenaikan ditetapkan lebih dulu dimulai sejak Agustus atau kapan sehingga dapat memperjelas untuk proses tersebut sehingga memberikan kepastian kepada rumah sakit," sebut perwakilan dari Persi. kbc10

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur