Ini tiga potensi krisis global yang perlu diwaspadai di tahun depan menurut Sri Mulyani

Headline

Ini tiga potensi krisis global yang perlu diwaspadai di tahun depan menurut Sri Mulyani

Makro Nasional

Jum'at, 2 Desember 2022 | 11:06 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri KeuanganÂ Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan terus mewaspadai risiko global terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, ada tiga potensi krisis yang perlu di waspadai di tahun depan, yakni krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.

Dia menjelaskan, risiko perekonomian telah bergeser dari pandemi Covid-19 ke risiko global. Konflik geopolitik membuat harga-harga komoditas energi dan pangan melonjak, yang pada akhirnya mengerek inflasi global.

Kenaikan inflasi yang tinggi direspons oleh bank-bank sentral seluruh negara dengan pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga. Tren keaikan suku bunga untuk menekan inflasi tersebut, pada akhirnya akan melemahkan perekonomian global.

"Ini tentu menimbulkan tiga potensi krisis yang harus diwaspadai pada tahun 2023, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan di berbagai negara yang tidak memiliki fondasi yang kuat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang dikutip dari YouTube Sekertariat Presiden, Kamis (1/12/2022).

Untuk menghadapi berbagai potensi krisis itu, kata dia, Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan. Maka APBN 2023 pun dirancang untuk menjaga optimisme berlanjutnya pemulihan, namun dengan tetap dibarengi kewaspadaan terhadap global.

Dia menyebutkan, dalam APBN 2023, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 2.463 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.021 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 441,4 triliun, serta hibah sebesar Rp 0,4 triliun.

Sementara untuk belanja negara, dialokasikan sebesar R 3.061,2 triliun, yang mencakup belanja pemerintah pusat sebanyak Rp 2,246,5 triliun dan transfer ke daerah sebanyak Rp 814,7 triliun.

Defisit APBN tahun 2023 pun ditargetkan semakin mengecil yakni sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan defisit APBN 2022 yang ditargetkan sebesar 3,9 persen dari PDB.

"Maka ini secara konsisten melaksanakan Perpu 1/2020 yaitu konsolidasi fiskal di mana pada tahun 2023 defisit harus di jaga di bawah 3 persen dari PDB," ucapnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, belanja tahun depan difokuskan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, difokuskan pula untuk penyelesaian proyek-proyek infrastruktur strategis nasional guna mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau, termasuk di dalamnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah juga akan terus memperluas dan memperkuat serta mereformasi jaring pengaman sosial. Hal itu dilakukan dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survei register ekonomi dan sosial.

"Untuk layanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi di birokrasi dan reformasi di kementerian/lembaga," imbuh dia.

Sri Mulyani pun meminta, untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah mulai menyiapkan pelaksanaan anggaran di tahun depan. Sehingga ketika memasuk awal tahun 2023, pengelolaan APBN dan APBD bisa dilakukan dengan optimal.

"Sehingga pada awal tahun bisa langsung dilaksanakan dan memberikan manfaat pada masyarakat, serta dapat mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: