Kementan pasang target ambisius untuk program sawit rakyat
JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan target luas areal Penanaman Sawit Rakyat (PSR)/replanting tahun 2023 Ini sebesar 180.000 hektare (ha).
"Untuk rencana target PSR 2023 dengan pola I seluas 100 ribu ha direncanakan akan dilaksanakan pada 21 provinsi dan 115 kabupaten, sedangkan untuk pola II 80.000 ha dilakukan beberapa perusahaan," ujar Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Catatan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan,capaian Program PSR tahun 2022 yakni 30.700 ha. Sementara targetnya sebesar 180.000 ha.
Kasdi menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen mengawal upaya peningkatan produksi sawit baik nasional. Di antaranya, memperkuat kolaborasi dalam peremajaan sawit rakyat, menambah fasilitasi sarana prasarana perkebunan, dan mengembangkan SDM perkebunan.
Kasdi mengatakan, kolaborasi itu melibatkan banyak pihak, termasuk menguatkan sinergitas dengan Komisi IV DPR RI, BPDPKS, petani dan lembaga lainnya. "Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sawit rakyat, pemerintah bersinergi dengan BPDPKS, melaksanakan program PSR dengan pendanaan bersumber dari BPDPKS," ujar Kasdi.
Kasdi mengatakan, sawit merupakan produk unggulan Indonesia yang dapat mendongkrak perekonomian nasional. Sawit juga merupakan produk unggulan yang menjadi salah satu penyangga utama ekspor.
Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah mengatakan, program PSR menjadi sangat penting karena mampu mendukung ketersediaan dan keberlanjutan sawit Indonesi ke depan.
"Sudah saatnya mengganti tanaman tidak produktif dengan tanaman baru.Tentunya, dalam pelaksanaan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang mumpuni, harus cepat dilakukan demi meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan mutu perkebunan kelapa sawit," katanya.
Andi menambahkan, seiring berjalannya PSR, pemerintah juga sangat perlu meningkatkan kualitas SDM sawitnya melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, agar hasilnya dapat lebih maksimal lagi.
"Kita juga perlu melakukan riset atau penelitian yang dapat mempermudah keberlangsungan sawit dengan tetap menjaga mutu berkualitas baik, mulai dari hulu hingga hilir," katanya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 tahun 2019, luas tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta ha dengan komposisi 53% perkebunan swasta, 42 persen perkebunan rakyat, dan sisanya 5% perkebunan BUMN.
Dari total luasan tersebut, area perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 6,94 juta ha dan terdapat potensi areal yang dapat diremajakan seluas 2,8 juta ha dengan komposisi luasan plasma dan swadaya 2,29 juta ha, plasma PIRBUN 0,14 juta hektare, dan plasma PIR Trans/PIR KKPA 0,37 juta ha.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, tantangan petani sawit saat ini adalah dinamika harga TBS dan kondisi tanaman tua. Karena itu, dia berharap, peremajaan sawit menjadi solusi dalam memperbaiki ekonomi petani.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono menyoroti masih rendahnya realisasi program PSR yang masih di bawah target. Pihaknya mencatat masalah PSR banyak ditemukan kesulitan teknis, khususnya petani sawit swadaya.
Dia juga menambahkan, ada beberapa hal yang membuat para petani sawit masih enggan untuk mengikuti Program PSR, seperti mengenai legalitas lahan dan juga peraturan-peraturan mengenai administrasi lahan sawit rakyat yang sulit teridentifikasi.
"Tidak bisa dipungkiri juga kondisi di lapangan mungkin petani sawit rakyat sekarang enggan untuk meremajakan kebunnya karena tingginya harga sawit di dunia sekarang. Sehingga mereka tidak mau menunggu 3-4 tahun untuk meremajakan kebunnya," jelasnya.
Karena itu diperlukan evaluasi untuk mendongkrak realisasi Program PSR. DPR diakui sudah mendapat gambaran bahwa Kementan telah berupaya merubah sejumlah peraturan yang ada, agar lebih memudahkan petani mendapatkan program PSR. kbc11
Siap geber banyak proyek baru, Pakuwon Group tawarkan promo langka
Pengumuman! Menteri hingga bupati dilarang gelar buka puasa bersama
Ada kartu kredit dan debit berbahan emas, seperti apa?
Larangan pejabat dan ASN bukber bisa ganggu konsumsi RI
The Fed naikkan suku bunga, begini dampaknya ke ekonomi RI