Menko Luhut perintahkan ubah DMO minyak goreng jadi 50%

Senin, 6 Februari 2023 | 20:42 WIB ET
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan produsen memasok ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) untuk minyak goreng, menjadi 50%. Kebijakan ini diterapkan hingga memasuki masa Lebaran nanti.

"Saya menggelar rakor hari ini bersama kementerian/lembaga terkait dengan para produsen minyak goreng. Kami menyepakati peningkatan pasokan DMO oleh produsen minyak goreng, sebanyak 50% hingga memasuki masa Lebaran nanti," tegas Luhut di Jakarta, Senin (6/2/2023).

Untuk diketahui, sistem DMO minyak goreng yang berlaku saat ini adalah produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang ingin mengekspor, harus memenuhi DMO dengan kuota 1:6. Namun, saat ini menurut Luhut, terdapat kenaikan harga minyak goreng curah menjelang Ramadan.

Pemerintah juga mencermati adanya pergeseran konsumsi minyak goreng masyarakat yang terbiasa membeli minyak goreng premium, beralih ke MinyaKita. Padahal, MinyaKita merupakan upaya pemerintah meredam kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri agar sesuai harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp 14.000 per liter.

Selain itu, hal yang tidak terhindarkan adalah kenaikan harga minyak goreng rakyat akibat pasokan DMO yang berkurang, terutama dari pasokan MinyaKita. "Tingginya hak ekspor yang dimiliki, menjadi disinsentif untuk melakukan pasokan DMO di tengah perlambatan permintaan ekspor," kata Luhut.

Di luar itu, melambungnya harga minyak goreng juga terjadi karena adanya masalah pada proses distribusi. Terindikasi ada stok yang menumpuk, maupun pelanggaran terhadap penetapan HET di lapangan.

Luhut mengatakan, pemerintah juga memutuskan untuk mendepositokan sebagian hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini. Sehingga eksportir tetap dapat menggunakan hak ekspor tersebut nanti setelah situasi kembali mereda.

"Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga pasokan dalam negeri dan menjamin harga tetap stabil," ujar Luhut.

Bagi para pengusaha, lanjut Luhut, pemerintah juga akan meningkatkan insentif ekspor pengali minyak goreng agar pasokan minyak tetap terjaga. Luhut menambahkan, pemerintah akan melakukan pengawasan yang ketat berbasiskan data Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) dan menindak berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

"Selain itu, Kementerian Perdagangan juga akan membuka kembali hotline pengaduan masyarakat tentang berbagai pelanggaran yang terjadi terkait ketersediaan minyak goreng di pasaran, sehingga kita bisa menindaklanjuti aduan masyarakat secara langsung," kata Luhut.

Pihaknya berharap, upaya tersebut dapat membantu menstabilkan harga minyak goreng pada posisi semula. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan mudah dan terjangkau harga.kbc11

Bagikan artikel ini: