DPR sebut Jokowi pilih Perry Wajiyo lagi jadi Gubernur BI

Headline

DPR sebut Jokowi pilih Perry Wajiyo lagi jadi Gubernur BI

Keuangan Bank

Rabu, 22 Februari 2023 | 20:50 WIB ET

Perry Warjiyo

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengungkapkan bahwa Perry Warjiyo, sebagai sosok calon tunggal yang dipilih Presiden Joko Widodo, untuk menjabat kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028.

Perry WarjiyoÂ sendiri merupakan Gubernur Bank Indonesia yang tengah menjabat saat ini sejak dipilih 2018 lalu.

"Presiden Joko Widodo, telah mengirimkan nama calon Gubernur BI ke DPR. Presiden Jokowi tampaknya mengusulkan calon Gubernur BI adalah Bapak Perry Warjio, tentu saja kami perlu mengamankan kebijakan presiden, sebab kami bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintah," ujarnya dikutip, Kamis (22/2/2023).

Said menuturkan bahwa peran Gubernur BI amat strategis. Pasalnya, tugasnya memastikan tingkat inflasi terkendali. Inflasi ini menjadi urusan sangat penting. Dia menggarisbahwahi inflasi tinggi bisa menjadi malapetaka bagi sebuah pemerintahan, sebab berpengaruh langsung bagi hajat hidup rakyat banyak.

Tugas utama Bank Indonesia (BI) lainnya adalah memastikan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama global, khususnya Dolar Amerika Serikat (USD) stabil. Gejolak rupiah bisa membuat runyam pasar keuangan dalam negeri.

"Oleh sebab itu, kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar yang dijalankan oleh BI, dalam rangka pengendalian inflasi dan nilai tukar sangat penting," tegasnya.

BI juga bertanggung jawab untuk memastikan inklusi keuangan berjalan dengan baik. Memastikan berbagai transaksi keuangan, khususnya perihal sistem pembayaran berjalan dengan baik, aman, dan cepat. BI juga berwenang mengelola lalu lintas devisa, dan cadangan devisa negara.

Terbaru, melalui Undang Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), telag ditegaskan bahwa keseluruhan tugas dan kewenangan BI dalam menjalankan kebijakan makrorudential harus juga diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

"Peran ini meniscayakan adanya tuntutan harmoni dengan berbagai otoritas lainnya, terutama yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSS) yang beranggotakan Menkeu, OJK, dan LPS," tambahnya.

Oleh karena itu, Said menyampaikan beberapa pertimbangan kedepan bahwa Gubernur BI harus memiliki lima hal ini.

Pertama, telah terbangun chemestry dengan jajaran KSSK. Sudah terbentuk bonding dengan Saudari Menteri Keuangan, serta para Komisioner OJK dan LPS. Syarat ini penting sebab saat ini dan kedepan kita menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi global diprediksikan masih sulit, kita di dalam negeri juga menghadapi tahun politik.

"Sehingga dibutuhkan Gubernur BI yang bisa memastikan ekonomi kita tetap tumbuh berkelanjutan. Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini," tukasnya.

Kedua, Indonesia membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa sigap, dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga.

"Kita butuh sosok Gubernur BI yang bisa membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti menghadapi pandemi covid19 tahun 2020-2021 lalu," ujarnya.

Dia melihat peran BI sangat besar dalam berbagi beban (burden sharing) dengan menyerap SBN melalui private placement. BI yang bisa diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi. BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Gubernur BI saat ini juga telah membuktikannya.

Ketiga, tugas penting lainnya bagi Gubernur BI adalah memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara. Pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak multiplayer pada ekonomi nasional. Agenda ini yang perlu diperkuat ke depan.

Keempat, dia menuturkan, Indonesia juga membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR, terutama kepada Pimpinan DPR, terkhusus Ibu Ketua DPR, alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran dan Komisi XI DPR.

Kemampuan ini, lanjut Said, dibutuhkan oleh Gubernur BI agar dalam menjalankan tugas tugas strategis BI secara teknokrasi juga mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR, dan selama lima tahun ini Gubernur BI juga telah mendapatkan dukungan cukup oleh DPR.

Terakhir, dia menekankan hal yang perlu dipertimbangkan lainnya, sosok Gubernur BI haruslah yang memiliki jaringan internasional. Hal ini akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia. Kepercayaan ini sangat penting sebab pasar keuangan kita belumlah dalam.

"Sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita. Agenda ini perlu diperkuat oleh Gubernur BI ke depan," pungkas Said. kbc10

Bagikan artikel ini: