Bapanas klaim harga batas atas pembelian gabah untuk lindungi petani

Kamis, 23 Februari 2023 | 17:59 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menepis ketentuan Harga Batas Atas Pembelian Gabah/Beras hanya mengedepankan kepentingan korporasi, sementara petani justru terabaikan.

"Perwakilan petani dari Himpunan Kerukunan Tanu Indonesia dan Kontak Tanu Nelatanan Andalan kita libatkan perumusan harga tersebut.Tentunya kebijakan harga tersebut kita susun untuk menjaga harga petani dan konsumen," ujar Ketua Bapanas, Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Arief mengatakan, penerbitan SE ini dimaksudkan agar korporasi dan pengusaha perberasan turut menyepakati agar tugas Perum BULOG mengisi stok Cadangan Beras Pemerintah mampu berjalan optimal.

"Surat edaran diterbitkan untuk melindungi semua kepentingan stakeholder perberasan nasional dari hulu hingga hilir.Tentunya petani termasuk di dalamnya," terangnya.

Arief menambahkan, ketentuan SE ini memuat harga batas atas pembelian gabah/beras yang telah dihitung berdasarkan struktur ongkos produksi gabah/beras di tingkat petani dan penggilingan. Ceiling price yang ditetapkan sebagai berikut, Gabah Kering Panen (GKP) Tingkat Petani Rp 4.550 per kg, GKP Tingkat Penggilingan Rp 4.650 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) Tingkat Penggilingan Rp 5.700 per kg, dan Beras Medium di Gudang Perum Bulog Rp 9.000 per kg. Penetapan ceiling price ini mulai berlaku pada 27 Februari 2023 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

"Ceiling price yang disepakati lebih tinggi sekitar 8 sampai 9 persen dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.24 Tahun 2020," ujar Arief.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal HKTI Sadar Subagyo memahami struktur harga yang ditetapkan dalam surat edaran tersebut adalah untuk melindungi petani, di mana biasanya ketika panen raya harga gabah jatuh di bawah harga HPP. "Dengan surat edaran tersebut Bulog harus menyerap gabah petani dengan harga yang baik seperti yang disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional," terangnya.

Namun Sadar menambahkan, HKTI mengusulkan segera dibentuk tim untuk mengkaji HPP yang seimbang, sehingga petani mendapatkan profit memadai dan harga beras tetap terjangkau oleh konsumen. "Sejak tahun 2020 HPP belum mengalami penyesuaian, karenanya HKTI mengusulkan segera ditetapkan HPP baru sesuai dengan biaya keekonomian," terang Sadar.

Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendry Saragih mengatakan, disepakatiya harga bawah Rp 4.200 dan harga batas atas Rp 4.550 ini akan merugikan petani. Ketentuan ini cenderung abai terhadap fakta-fakta bahwa terjadi peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani.

Peningkatan biaya produksi dan modal yangditanggung petani, seperti kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah, kenaikan biaya upah pekerja (bagi petani yang tidak mengusahakan sawahnya sendiri). Sementara, sejak tahun 2020, pemerintah justru memilih mempertahankan harga gabah.kbc11

Bagikan artikel ini: