Home / Aneka Bisnis / Agribisnis
Headline

Ekspor pertanian tembus Rp600 triliun, sawit jadi andalan

Senin, 27 Februari 2023 | 18:24 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Sub sektor perkebunan menjadi lokomotif kinerja ekspor sektor pertanian yakni 97,1% atau Rp 622.37 triliun. Mengutip Bata Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor pertanian sepanjang 2022 sebesar Rp 640,56 triliun atau naik 3,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"(Perkebunan) Sawit adalah salah satu strategi yang strategi yang paling dasar, bahkan saat Covid-19, kemarin pertumbuhan ekspor (perkebunan) kita di atas Rp 600 triliun, 90% di tangan sawit dan perkebunan yang lain," ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam sambutan Rakornas Kelapa Sawit Nasional, di Jakarta, Senin(27/2/2023).

Mentan SYL begitu biasa disapa memaparkan komoditas kelapa sawit menyumbang senilai Rp 468,64 triliun rupiah setara 75,30% kepada ekspor komoditas perkebunan. Hal ini menunjukkan ekspor komoditi perkebunan seperti kelapa sawit menjadi salah satu sumber devisa negara yang masih terus meningkat.

Namun, menurut SYL, produktivitas kelapa sawit Tanah Air belum optimal, dia melihat masih banyak potensi perkebunan yang masih bisa dimanfaatkan lagi. Salah satunya dari segi produktivitas yang baru mencapai 3-4 ton per hektare (ha).

"Produktivitas yang rendah serta penggunaan agro input yang belum maksimal menjadi tantangan utama perkebunan sawit Indonesia. Selain itu, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3-4 ton per hektare setara CPO," lanjut Mentan.

Mentan menyebutkan, pemerintah tengah melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat dengan cara penggantian tanaman tua atau tidak produktif melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dari luas areal sawit rakyat tersebut, setidaknya terdapat 2,8 juta ha yang potensial untuk diremajakan.

SYL pun memastikan  program peremajaan sawit rakyat (PSR) terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan bisa mencapai 180.000 hektare pada setiap tahunya di 21 provinsi sentra kelapa sawit.

Menurut SYL, program PSR harus menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama dalam meningkatkan produktivitas. Terlebih perhatian pemerintah daerah dalam mengawal penanaman pohon baru di wilayahnya masing-masing.

Dia menambahkan, kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta ha, sekitar 6,9 juta ha merupakan milik pekebun sawit rakyat. Meski demikian, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti penggunaan agroinput yang belum maksimal.

Di sisi lain, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3-4 ton per ha atau setara dengan CPO. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak dilakukan langkah komprehensif. Di antaranya perlu melakukan perbaikan dari sektor hulu dengan memgganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.

"Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) melalui program PSR sejak tahun 2017 dengan menyasar kebun-kebun sawit atau tanaman tua," katanya.

Kendati begitu dia mengakui peremajaan kebun sawit rakyat tidak semudah membalikan tangan. Berbagai tantangan yang dihadapi pekebun sawit kita, tentu perlu kerja keras dan kerja kolaborasi dari semua elemen dalam rangka mendukung secara aktif program ini.

Dirjen Perkebunan Andi Nur Alam Syah menambahkan tujuan Rakor Kelapa Sawit Nasional ini untuk membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan para asosiasi pekebun kelapa sawit maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit agar secara konkret dan konsisten untuk mengakselerasi pencapaian program PSR.

Selanjutnya untuk mendapat komitmen sekaligus menjaring masukan dalam merumuskan langkah-langkah yang harus dijalankan. "Pada tahun 2023 ini, Direktorat Jenderal Perkebunan, telah mendistribusikan target program PSR di 20 Provinsi dan 112 Kabupaten/Kota yang berpotensi mengajukan usulan program PSR melalui pengusulan Dinas daerah Kabupaten/Kota dan Dinas daerah Provinsi. Sedangkan distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan berada di 11 Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota," terangnya.

Andi menjelaskan, untuk membangun komitmen lintas Kementerian/Lembaga khususnya antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangkaian Rapat Koordinasi ini akan dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mengakselerasi pelaksanaan program PSR.

Dengan adanya komitmen bersama ini diharapkan dapat mengeliminir tantangan di tingkat lapangan khususnya dalam pengurusan administrasi untuk kelengkapan persyaratan pengajuan usulan PSR.

"Sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 capaian PSR sebesar 278.200 ha, setidaknya terdapat 2,8 juta hektare luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan. Sejak diluncurkan program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten/kota sentra perkebunan kelapa sawit dengan target per tahun seluas 180.000 hektar sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur