Terus melandai, IDI yakin status darurat Covid-19 dicabut tahun ini

Kamis, 9 Maret 2023 | 19:48 WIB ET
Satgas Covid-19 PB IDI Erlina Burhan
Satgas Covid-19 PB IDI Erlina Burhan

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut bahwa status kedaruratan Covid-19 Indonesia berpotensi besar untuk dicabut pada 2023.

Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 PB IDI Erlina Burhan mengatakan, langkah itu mungkin terjadi jika Indonesia dapat terus mempertahankan kondisi Covid-19 yang telah cukup terkendali dan tidak lagi harus mencatat lonjakan kasus harian akibat varian baru dari Virus Corona.

"Kalau memang sudah kaya gini, terkendali, mungkin kemungkinan sih pasti ada [dicabut status kedaruratan Covid-19 tahun ini]. We're very looking forward ya, saya juga pengen istirahat," ujarnya seperti dikutip, Kamis (9/3/2023).

Menurutnya, ada beberapa syarat yang harus terlebih dahulu dipenuhi oleh Indonesia sebelum negara ini bisa mencabut status kedaruratan Covid-19 atau bahkan menuju ke arah endemi.

Syarat tersebut antara lain adalah laju penularan harus kurang dari 1, angka positivity rate harus kurang dari 5 persen, tingkat perawatan rumah sakit kurang dari 5 persen.

Kemudian angka fatality rate kurang dari 3 persen, serta level PPKM berada pada transmisi lokal tingkat 1. Diketahui, sejumlah syarat tersebut juga sudah berhasil dipenuhi oleh Indonesia.

"Jadi kalau kondisi-kondisi tersebut sudah bertahan selama 6, semestinya sudah bisa [pandemi dicabut]," tambahnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa pemerintah akan segera mencabut status kedaruratan Covid-19 pada Agustus 2023. Namun, Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan bahwa belum ada kepastian terkait waktu pencabutan tersebut.

Syahril menegaskan bahwa hanya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lah yang berwenang untuk mencabut status pandemi global Covid-19. Pemerintah Indonesia, sambungnya, hanya bertanggungjawab atas pencabutan status kedaruratan Covid-19 yang masih berlaku di Indonesia usai ditariknya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Untuk waktunya kami tidak bisa menjawab, tentunya akan menunggu kebijakan apa yang disampaikan Pak Presiden di kemudian hari tentang pencabutan kedaruratan Covid-19," jelasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: