Kemitraan perkuat resilensi keberlanjutan perkebunan sawit rakyat

Minggu, 28 Mei 2023 | 06:19 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) meyakini pola kemitraan petani dengan perusahaan akan memperkuat resilensi keberlanjutan perkebunan sawit nasional menghadapi tantangan ekonomi global.

Sekjen DPP Apkasindo Rino Afrino dalam webinar Forwatan di Jakarta, Sabtu (27/5/2023) menuturkan, pola kemitraan petani dengan perusahaan sawit sejatinya  membangun kelembagaan petani. Adapun muaranya meningkatkan ekonomi melalui peningkatan produktivitas hasil tanam dan nilai tambah serta kesejahteraan petani.

Peluang peningkatan kapasitas usaha budidaya dan pendapatan petani sawit ini sangat terbuka seiring langkah pemerintah menggagas Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Namun catatan Kementerian Pertanian (Kementan), program PSR yang dirintis sejak tahun 2017 hingga 2022 baru terealisir 278.000 hektare (ha).

Padahal target pencapaian PSR yang harus dipenuhi 180.000 ha per tahun. Saat ini terdapat 2,8 juta ha luas perkebunan sawit rakyat yang sudah berusia diatas 25 tahun. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya produktivitas minyak sawit petani rakyat sebesar 2 ton/ha/tahun sementara produktivitas perusahaan dapat mencapai 8 ton/ha/tahun.

Rino menawarkan reformulasi kemitraan yang mampu menyatukan kembali antara petani,koperasi dan petani di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Sebagai contoh, studi kasus disertasi karena adanya perbedaan pandangan dengan konsep kemitraan.

Intinya, terjadinya putus hubungan kemitraan tetap berpeluang disatukan kembali. Dengan catatan, komitmen para pemangku kepentingan menjaga moralitas, pembinaan dan pengawasan.

"Saya berkeyakinan kemitraan perusahaan dengan petani menjadi  resolusi petani sawit menuju produktivitas tinggi dan sejahtera," terangnya.

Dia berharap pola kemitraan mampu menjawab tantangan usaha budidaya sawit  berkelanjutan yang memenuhi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam hal ini termasuk juga sebagai pemenuhan kewajiban perusahaan untuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20% (FPKM) diwaktu perpanjangan HGU.

"Posisi petani kelapa sawit di sektor hulu sebagai penghasil TBS tidak mungkin tidak bermitra," tegasnya.

Rino pun menyayangkan hingga kini belum ada penyelesaian berarti terkait masalah legalitas perkebunan rakyat yang terdiindikasi masuk kawasan hutan yang 3,2 juta hektare( ha). Apabila hal ini tidak teratasi maka mereka terancam tidak dapat mengikuti PSR dan program sarpras yang didorong pemerintah.

Muhammad Iqbal, Kompartemen Sosialisasi dan Kebijakan PSR Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), menerangkan GAPKI mendukung regulasi pemerintah yang mengatur kemitraan dalam hal ini FPKM. Pola kemitraan, petani dapat meningkatkan pendapatan, kualitas tanaman, dan jaminan pembelian TBS dari perusahaan mitra.

Melalui kemitraan itu pula, kebun akan dikelola lebih profesional, kerja sama dengan mitra usaha membuka peluang-peluang baru, serta membangkitkan solidaritas bersama di kebun kelapa sawit. Kemitraan lainnya harus bersifat usaha produktif yang berkelanjutan dan juga sebaliknya.

Nilai optimum sebagai dasar pelaksanaan kemitraan lainnya tidak bisa menjadi hibah dari perusahaan sebagai pengganti pendapatan seperti pendapatan hasil dari kebun plasma. Hal itu agar tercipta rasa tanggung jawab dari keberlangsungan kemitraan.

"Selain itu, pelaksanaan kemitraan menjadi tanggung jawab bersama lembaga pekebun dan perusahaan mitra serta pengelolaan kemitraan lainnya harus berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, keterbukaan dan kesetaraan," imbuhnya.

Sekretaris Ditjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto menuturkan, pihaknya  mendukung terwujudnya pola kemitraan yang kuat antara petani dan perusahaan. Salah satunya melalui kebijakan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) sebagai skema kemitraan baru setelah berakhirnya program pemerintah yang "mengawinkan" perusahaan dengan petani seperti Program Inti Rakyat (PIR) Bun, PIR NES, PIR KKPA.

"Dengan berakhirnya berbagai program PIR tadi sekitar 2005. Maka pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar menjadi salah satu solusi mengatasi ketimpangan kesejahteraan di perkebunan dan menjaga hubungan yang harmonis antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitarnya," ujar Heru.

Heru mengatakan, pola FPKM oleh Perusahaan Perkebunan dimulai sejak Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana telah diubah melalui Permentan No. 98 Tahun 2013 dan dikuatkan dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang.

Selanjutnya, ada tiga fase pelaksanaan FPKM oleh perusahaan perkebunan. Fase pertama ini berlaku bagi perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007. Khusus bagi perusahaan perkebunan yang telah melaksanakan kemitraan melalui pola PIR-BUN, PIR-TRNS, PIR-KKPA atau pola kemitraan kerjasama inti-plasma lainnya dianggap telah melakukan FPKM dan tidak dikenakan kembali kewajiban FPKM.

"Kalaupun belum mengimplementasikan FPKM, perusahaan dapat memilih pola usaha produktif sebagaimana diatur pasal 7 Permentan 18/2021," ujar Heru.

Fase kedua dijalankan perusahaan yang memiliki perizinan usaha perkebunan setelah tanggal 28 Februari 2007 sampai dengan 2 November 2020. Di fase ini, pemerintah memberikan kemudahan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta dan kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar.

"Apabila tidak terdapat lahan untuk dilakukan FPKM sesuai lokasi dalam kewenangan perizinan, maka dilakukan kegiatan usaha produktif sesuai kesepakatan antara perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar," jelas Heru.

Berikutnya, bagi perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan setelah tanggal 2 November 2020. Jadi perusahaan yang izin usaha budidaya untuk lahan seluruh atau sebagian dari APL (areal penggunaan lain) di luar HGU dan pelepasan kawasan hutan diwajibkan menjalankan FPKM. Maka, perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% dari luas lahan tersebut.

Sesuai Permentan No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, perusahaan diberikan berbagai opsi kemitraan antara lain melalui pola kredit, pola bagi hasil, bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak dan bentuk kemitraan lainnya.kbc11

Bagikan artikel ini: