Ini Loh Potensi Bahaya Akibat Keruk dan Ekspor Pasir Laut

Rabu, 31 Mei 2023 | 19:00 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta Presiden Joko Widodo membatalkan PP Nomor 26/2023 tentang Pengelolaan hasil Sedimentasi di Laut. Ekspor tersebut dinilai bisa merugikan nelayan dan merusak ekosistem pesisir dan laut serta pulau pulau kecil.

Ketua DPP KNTI Bidang Advokasi dan Perlindungan Nelayan Misbachul Munir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (31/5/2023) mengatakan, terdapat sejumlah bahaya penambangan pasir laut, diantaranya dapat meningkatkan abrasi pesisir pantai dan erosi pantai, menurunkan kualitas perairan laut dan pesisir pantai yang berpotensi meningkatkan pencemaran pantai serta kekeruhan air laut.

Kemudian potensi bahaya dari ekspor pasir laut adalah, merusak wilayah pemijahan ikan dan nursery ground.Merusak ekosistem mangrove.,mengganggu lahan pertambakan. Selain itu,mengubah pola arus laut yang sudah dipahami secara turun menurun oleh masyarakat pesisir dan nelayan.

Setelah itu, kerentanan terhadap bencana di perkampungan nelayan dan penurunan pendapatan nelayan. Potensi bahaya yang mengintai lainnya biaya operasional melaut makin tinggi dan larangan akses dan melintas di areal penambangan pasir laut serta hilangnya lokasi penangkapan ikan bagi nelayan tertentu.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyampaikan, ada dua hal yang patut disoroti dalam kebijakan ini. Pertama, aturan tersebut menegaskan pemerintah mengalihkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi setiap warga negara Indonesia terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Hal tersebut dapat dilihat pada  pasal 10 mengenai pengendalian hasil sedimentasi melalui pembersihan yang dilakukan.

"Peraturan ini sesungguhnya menyembunyikan orientasi utama komersialisasi laut di balik kedok pelestarian lingkungan laut dan pesisir melalui pengelolaan hasil sedimentasi," ujar Dani.

Kedua, PP No. 26/2023 membuat langkah mundur dalam pelestarian ekosistem pesisir dan laut. Pasalnya, aturan tersebut kembali membuka perizinan usaha bagi penambangan pasir laut untuk tujuan komersial dan bahkan ekspor.

Menurut Dani, aturan hukum tersebut merevisi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Di masa lalu, ekspor pasir laut merupakan bisnis menggiurkan, namun juga telah merugikan negara jutaan dolar. Penambangan pasir laut menjadi tidak terkendali serta merusak lingkungan laut dan pesisir, mengancam kehidupan nelayan, dan menguntungkan negara lain.

KNTI juga menyayangkan PP ini sama sekali tidak menyinggung nelayan dan pembudidaya yang berpotensi terkena dampak dari aktivitas pemanfaatan pasir laut, baik dalam konsideran maupun pasal-pasal di dalamnya. "Nelayan dan pembudidaya merupakan kosa kata yang asing dan tidak dikenal dalam peraturan yang justru sangat dekat dengan kedua aktor ini," ujarnya.

Sementara itu pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menganggap pengerukan pasir laut secara serampangan dapat menenggelamkan pulau-pulau di sekitar lokasi penambangan pasir laut. "Keuntungan ekonomi yang diterima Indonesia atas ekspor pasir laut itu tidak setimpal dengan kerusakan lingkungan dan ekologi yang akan terjadi," kata Fahmy.

Fahmy menilai instrumen PP tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut tak menjamin kegiatan pengerukan pasir laut berjalan secara ramah lingkungan. Menurutnya, pengusaha yang memperoleh izin ekspor akan mengejar profit sebesar-besarnya dengan melakukan pengerukan pasir laut secara ugal-ugalan.

Kekhawatiran akan timbulnya kerusakan lingkungan dan ekologi menguat seiring permintaan pasir laut dari Singapura untuk reklamasi selalu meningkat. "Sungguh sangat ironis, pada saatnya area daratan Singapura meningkat pesat, sementara daratan Indonesia semakin mengerut karena banyak pulau yang tenggelam sebagai dampak pengerukan pasir laut yang berkelanjutan," kata Fahmy.

Fahmy pun juga mendorong Presiden Jokowi untuk membatalkan izin ekspor pasir laut karena berpotensi merusak lingkungan dan ekologi, menyengsarakan rakyat pesisir laut, dan menenggelamkan pulau-pulau sekaligus mengerutkan wilayah daratan Indonesia.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Komunikasi dan Kebijakan Publik Wahyu Muryadi mengatakan ekspor bukan tujuan utama aturan tersebut. Pemanfaatan sedimentasi di laut lebih menekankan pemenuhan kebutuhan dalam negeri seperti reklamasi, infrastruktur dan sebagainya.

Dia mengatakan, terjadinya kerusakan saat pengambilan pasir terdahulu disebabkan karena pengambilannya tidak diatur dan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan. "Melalui PP ini tata cara atau tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yg ramah lingkungan itu diatur," ujarnya.

Wahyu mengatakan, KKP akan memastikan pihak yang melakukan pembersihan sedimentasi di laut itu benar-benar mengedepankan ekologi untuk memelihara kesehatan laut. Oleh sebab itu, alat yang digunakan harus ramah lingkungan. "PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan kedepankan aspek ekologi," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: