Diskriminasi Kebijakan Deforestasi Eropa Berpotensi Rugikan 15 Juta Petani

Senin, 5 Juni 2023 | 18:32 WIB ET
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan deforestasi Eropa/European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang dikeluarkan 16 Mei 2023 dapat melukai tingkat ekspor Indonesia pada komoditas perkebunan dan kehutanan. Airlangga menyebut, aturan dalam EUDR berpotensi merugikan 15 juta petani di Indonesia.

Salah satu faktor yang dinilai dapat merugikan petani adalah keharusan menerapkan geolocation tagging atau menyerahkan data lengkap titik koordinat geografis lahan tempat komoditas ditanam. Airlangga bilang, implementasi geotagging ini tidak murah, serta belum tertera dengan jelas dalam EUDR pihak yang diharuskan menanggung ongkos verifikasi data tersebut.

"UU ini cenderung menguntungkan perusahaan besar, karena mereka terintegrasi. Tapi merugikan 15 juta farmers di Indonesia dan merugikan 700 ribu petani di Malaysia. Karena ongkos untuk verifikasi itu tidak murah. Nah itu dibebankan ke siapa. Saya katakan kalau (biaya verifikasi) di push ke negara produsen gimana? Tapi kalau di pass through ke konsumen, ya silakan Eropa bayar," katanya, Senin (5/6/2023).

Airlangga membeberkan, saat ini tengah dimandatkan regulasi penerapan atau panduan selama 18 bulan untuk EUDR. Airlangga menyebut, dalam 18 bulan, Indonesia harus mematuhi seluruh regulasi EUDR, jika tidak maka potensi nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa bisa terganggu.

"Bagi Indonesia, ini adalah tantangan ke depan yang sangat pendek, dalam 18 bulan kalau Indonesia tidak comply maka Rp 90 triliun treaty dengan Eropa akan terganggu," ujarnya.

Untuk itu, saat ini Airlangga tengah memperjuangkan agar aturan dalam EUDR bisa mengakomodir kepentingan Indonesia dan sejumlah negara lain.

Airlangga berharap beberapa ketentuan seperti standar minyak sawit berkelanjutan bisa mengadopsi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dimiliki Indonesia. "Masalahnya standar compliance, kalau mereka bilang CPO bisa pakai RSPO, MSPO, ISPO, itu selesai," kata Airlangga.kbc11

Bagikan artikel ini: