Aprindo Pertanyakan Keseriusan Kemendag Bayar Utang Migor

Headline

Aprindo Pertanyakan Keseriusan Kemendag Bayar Utang Migor

Aneka Bisnis Lain Lain

Senin, 12 Juni 2023 | 15:37 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ternyata Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memberikan hasil legal opinion (LO) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hasil LO tersebut mewajibkan Kemendag membayar utang minyak goreng (migor) kepada pengusaha sesuai kesepakatan pada 2022 lalu, saat harga minyak goreng naik signifikan.

Namun, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan sampai saat ini pemerintah belum juga membayar utang selisih harga minyak goreng (rafaksi) sebesar Rp 344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan, pihaknya Â belum menerima keterangan resmi apapun dari pemerintah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang adanya keputusan Kejagung tersebut.

"Aprindo mempertanyakan keseriusan Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan jajaran nya untuk menuntaskan pembayaran hutang rafaksi minyak goreng yang saat ini ternyata masih berjalan di tempat dan hampir dapat diprediksi dibuat dan dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya kepastian dan kejelasan pembayarannya," ujar Roy melalui keterangannya, Senin (12/6/2023).

Selain itu, Roy menyatakan sangat kecewa dengan pernyataan Zulikfli Hasan atau Zulhas, pada rapat kerja dengan VI DPR RI pada 7 Juni 2023 lalu. Zulhas mengatakan LO Kejagung tentang pembayaran rafaksi tidak cukup substantif sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang kepada BPK Dan BPKP.

"Aprindo sangat menyayangkan pernyataan Mendag ini padahal sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa jika LO sudah keluar dengan perintah bayar, maka akan segera dibayarkan," jelas Roy.

Menurutnya, jika memang ada ketidakcocokan data maka seharusnya sejak awal dilakukan klarifikasi antara data verifikator dengan data produsen dan Aprindo. Bukan malah memverifikasi data ke BPK ataupun BPKP.

"Jargon kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah sepertinya terjadi dalam kasus rafaksi ini. Kami memprediksi praktek mengulur waktu yang tidak dengan komitmen dan pertanggungjawaban jelas menjadi signal serius atau tidaknya pemerintah melalui Kemendag, hendak menyelesaikan utang rafaksi migor kepada peritel modern Aprindo di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengaku sudah menerima surat hasil putusan Kejagung mengenai LO. Isinya mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.kbc11

Bagikan artikel ini: