Home / Makro / Nasional
Headline

Menteri Basuki Godok Aturan Harga Baru Rumah Bersubsidi

Jum'at, 30 Juni 2023 | 15:12 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR mengenai harga baru rumah subsidi dalam proses penyusunan.

"Kepmen harga rumah subsidi yang baru, saya belum tandatangani, tapi Peraturan Menteri Keuangan atau PMK-nya sudah terbit. Kepmen-nya sedang proses ini," ujar Basuki di Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Proses penerapannya, lanjut dia, dari PMK mengenai harga baru rumah subsidi, baru kemudian diturunkan pada Kepmen PUPR yang selanjutnya menjadi acuan perbankan. Kepmen PUPR tersebut statusnya sudah sirkular, artinya sudah diparaf oleh semua pejabat eselon I.

Dengan demikian pengembang rumah subsidi akan melakukan penyesuaian harga setelah ditandatanganinya Kepmen PUPR mengenai harga baru rumah subsidi.

Basuki mengatakan, nantinya Kepmen tersebut setelah ditandatangani akan disosialisasikan. Kepmen PUPR mengenai harga rumah subsidi tersebut pastinya akan diterbitkan secepatnya pada tahun ini.

Kementerian Keuangan sendiri menetapkan aturan baru mengenai batas harga rumah bersubsidi bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam beleid PMK 60/PMK.010/2023, Kemenkeu mengatur batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN menjadi Rp 162 juta sampai dengan Rp 234 juta untuk 2023.

Sebelumnya, batasan harga rumah tapak yang memenuhi syarat pembebasan PPN adalah antara Rp 150,5 juta hingga Rp 219 juta. Kenaikan batasan ini mengikuti kenaikan rerata biaya konstruksi sebesar 2,7% per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar.

Fasilitas pembebasan PPN ini ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ditargetkan pemerintah.kbc11

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur