DK3P Jatim Tekankan Pentingnya Tindakan Preventif Dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Sabtu, 8 Juli 2023 | 00:48 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi (DK3P) Jawa Timur menekankan pentingnya upaya pencegahan atau tindakan preventif dalam penanganan tindak kekerasan seksual di tempat kerja.

Karena sejauh ini, angka kekerasan seksual di tempat kerja dinilai masih tinggi. Berdasarkan data Komnas Perempuan, secara nasional, pada tahun 2021 terdapat 389 kasus kekerasan seksual di tempat kerja dengan korban sebanyak 411 korban, tahun 2022 terdapat 324 kasus dan 384 korban; dan hingga Mei 2023 terdapat 123 kasus dan 135 korban.

Selain itu, berdasarkan survei ILO mengenai kekerasan dan pelecehan di dunia kerja pada tahun 2022, sebanyak 70,93 persen dari total 1.173 responden mengaku pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Sebanyak 69,35 persen korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan dan pelecehan.

Sementara itu, kekerasan dan pelecehan paling sering dialami korban adalah yang bersifat psikologis sebanyak 77,40 persen disusul seksual sebanyak 50,48npersen. Sampai saat ini, jumlah korban kekerasan di tempat kerja masih didominasi oleh perempuan sebanyak 656 orang.

Untuk itu, Ketua DK3P Jatim Himawan Estu Bagijo yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jatim saat membuka webinar dengan tema "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja" menekankan bahwa dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, tindakan preventif jauh lebih baik.

Hal ini sejalan dengan terbitnya keputusan menteri ketenagakerjaan No. 88 tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Kepmenaker ini sebagai bentuk tindakan preventif yang dilakukan untuk mencegah isu kekerasan seksual di tempat kerja.

“DK3P Provinsi Jawa Timur mendukung penuh penerapan pedoman ini dalam rangka upaya penurunan angka kekerasan seksual perusahaan atau instansi di lingkungan kerja Jawa Timur” kata Himawan, Surabaya, Jumat (7/7/2023).

Sementara itu, Koordinator Bidang Norma Perlindungan Pekerja Perempuan dan Pekerja Anak Kemenaker RI Tundjung Rijanto saat memberikan materi menyampaikan bahwa kekerasan seksual adalah sikap, tindakan atau pernyataan yang merendahkan martabat manusia.

“Berbeda dengan pelecehan seksual yang merupakan segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi sehingga tindakan tersebut mengganggu kondisi dan lingkungan kerja. Dalam undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terdapat 9 (sembilan) bentuk tindakan kekerasan seksual”, jelas Tundjung.

“Dalam aktualnya, kekerasan seksual di lingkungan kerja masih banyak terjadi sehingga perlu upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Peran para pihak dalam pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja sangat diperlukan mulai dari pengusaha, pekerja/buruh hingga serikat pekerja/serikat buruh. Serta perlu merencanakan penanganan, pengaduan dan pemulihan korban kekerasan seksual secara sistematis," ujar Tundjung.

Oleh karenanya, penting untuk mencegah kekerasan seksual di tempat kerja dan merencanakan penanganan dengan sistematis. Selain itu, melalui edukasi, kesadaran, dan implementasi pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, diharapkan kasus tersebut dapat diminimalisir dan pelaku kekerasan dapat dihentikan, korban mendapatkan perlindungan yang layak, dan lingkungan kerja yang aman dan produktif dapat tercipta”, pungkas Tundjung.kbc6

Bagikan artikel ini: