Pemerintah Gagas Kembali Setop Ekspor Gas

Senin, 10 Juli 2023 | 16:54 WIB ET
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan

JAKARTA, kabarbisnis.com: Dengan menggaungkan hilirisasi, Indonesia telah menghentikan komoditas mineral nikel dan bauksit. Kini pemerintah kembali mempertimbangkan penghentian ekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG). Pasalnya, kebutuhan gas alam di dalam negeri akan semakin meningkat ke depannya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah bakal menghentikan ekspor gas demi mendukung operasional industri petrokimia yang akan dikembangkan di dalam negeri. Mengingat, impor bahan baku industri petrokimia di dalam negeri tiap tahunnya masih cukup tinggi.

Menurut Luhut, ide kebijakan larangan ekspor gas tersebut muncul setelah pihaknya melakukan kajian internal bersama Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi.

"Kita setelah hitung-hitung dengan tim Jodi Cs, kita mungkin akan sarankan kita gak akan ekspor gas lagi ke luar. Kita bikin downstreaming-nya petrokimia," kata Luhut di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Sebab itu, dia pun berharap agar harga gas di dalam negeri dapat ditekan lagi menjadi US$5 per Million British Thermal Unit (MMBTU). Adapun saat ini pemerintah menetapkan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk tujuh bidang industri di level US$6 per MMBTU.

"Kita ketemu gas di Masela kemudian di Warim itu bisa hampir dua kali Masela bisa juga kita ketemu cadangan minyak yang mungkin diduga 27 miliar barel. Jadi kaya sekali negerimu ini. Ngapain ribut-ribut," kata dia.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan gagasan Indonesia untuk menghentikan ekspor gas alam di akhir Mei 2023 lalu. Luhut berharap penghentian ekspor gas ala mini dapat direalisasikan di tahun 2025-2026. Dia berdalih, penghentian ekspor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.Luhut mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan laporan rencana ini untuk diberikan ke presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah membuka opsi menyetop ekspor gas karena saat ini kebutuhan gas di dalam negeri mulai bertambah, apalagi dengan gaung hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Menurutnya, industri di dalam negeri butuh pasokan gas besar.

Asal tahu saja, Indonesia memiliki potensi gas alam yang cukup besar. Meski demikian, potensi ini belum dieksplorasi dan diproduksi secara komersil. Mengutip data Indonesia Petroleum Association (IPA) 2022, wilayah terluar Indonesia menyimpan cadangan migas cukup jumbo mencapai 26.200 juta barel setara minyak (MMBOE), dengan cadangan gas secara spesifik sebesar 21.500 BCF.

Adapun cadangan gas komersial nasional mencapai 35,7 TCF, yang terbesar berada di blok Masela yakni sebesar 11,5 TCF.Kemudian di posisi kedua ditempati blok LNG Tangguh.

Adapun SKK Migas menargetkan produksi LNG pada 2023 sebesar 206 kargo. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi produksi LNG sepanjang 2022 lalu sebesar 196 kargo.

Produksi tersebut ditargetkan berasal dari Kilang LNG Tangguh sebanyak 124-126 kargo dan sisanya berasal dari Kilang LNG Bontang yakni 80-81 kargo.

Indonesia memiliki tiga kilang LNG utama yang telah berproduksi. Di antaranya kilang pola hulu di Bontang milik PT Badak LNG, Kalimantan Timur, kilang Tangguh milik British Petroleum (BP) di Papua Barat dan kilang pola hilir berada di Donggi Senoro, Sulawesi Tengah milik PT Donggi-Senoro LNG. Ketiga kilang tersebut masing-masing memiliki kapasitas produksi 8,5 juta metrik ton, 8,2 juta metrik ton, dan 2,3 juta metrik ton LNG.kbc11

Bagikan artikel ini: