Backlog Capai 12,7 Juta, Beli Rumah Subsidi Bakal Pakai Nomor Urut
JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga saat ini jumlah backlog perubahan di Indonesia masih cukup besar, yakni berada di angka 12,7 juta unit.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, salah satu inovasi penting yang perlu dikembangkan dalam rangka mengatasi backlog perumahan adalah dengan memberikan nomor urut kepada calon pembeli rumah subsidi.
Hal itu bertujuan agar ada data yang jelas, baik dari sisi demand atau permintaan, dan suplai yang akan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut.
"Kalau Sinarmas, Summarecon atau pengembang besar, kalau mereka jualan pakai NUP (Nomor Urut Pemesanan) kenapa kita tidak bisa, sehingga proses bisnis bisa kita lakukan sequence. Tahun ini kita data, tahun depan kita bagi rumahnya, sehingga jumlah (MBR) yang kita rumahkan bisa kita identifikasi," ujar Herry pada acara Bakohumas BP Tapera 2023, Rabu (2/8/2023).
"Jadi inovasi ini yang kita butuhkan, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita disektor swasta," lanjutnya.
Menurut Herry, hal tersebut lebih efektif untuk mempercepat penanggulangan backlog di Indonesia.
Sehingga bantuan pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bisa turut menyesuaikan penyalurannya lebih tepat sasaran.
"Sehingga hari ini kita tidak tahu (berapa orang belum punya rumah), kalau FLPP ini sampai tahun ini sudah sampai 230 ribu, tapi kalau kita lihat angka sebelumnya 130 ribuan, artinya terus meningkat," kata Herry.
"Tapi kalau ditanya apakah angka itu cukup, ya cukup saja bagi pengembangan. Tapi merumahkan backlog 12 juta, dibutuhkan berapa satu tahun," sambungnya.
Herry berharap, melalui peluncuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) mobile, dapat mengakomodir masukan diatas. Paling tidak memberikan gambaran berapa banyak lagi masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian.
"Inilah menurut kami, dengan diterbitkannya Tapera mobile ini akan membuat pelaksanaan tugas kita berbasis data dan informasi sehingga lebih akurat," pungkasnya. kbc10
Ketua Kadin Surabaya Beri Apresiasi Keberhasilan Program Wirausaha Merdeka 2023 di PPNS
Perbankan Mulai Siapkan Uang Tunai Sambut Libur Nataru
Youtuber dan Tiktoker Dinilai Bikin RI Rugi, Ini Alasannya?
Konsolidasi dan Transformasi Jadi Kunci Keberhasilan BPR dan BPRS Dalam Hadapi Tantangan
BPKÂ Temukan Potensi Kerugian Negara Rp18,9 Triliun di Semester I-2023