Batal Impor Beras India, RI Pilih Thailand hingga Vietnam
JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah memastikan rencana impor beras dari India batal. Sebelumnya, pemerintah berencana untuk mengimpor beras dari India sebanyak 1 juta ton demi mengantisipasi keterbatasan stok di dalam negeri. Namun, rencana itu batal karena India tengah mengetatkan kebijakan ekspor.
"Oh enggak. India lagi melarang ekspor berasnya. (Tapi stok) kita aman, Insya Allah," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan seperti dikutip, Selasa (5/9/2023).
Saat ini Indonesia memiliki stok 1,6 juta ton beras. Pemerintah menargetkan cadangan beras ada di angka 2 juta ton. Karena itu pemerintah tengah membuka keran impor sebanyak 400 ribu ton. Pemerintah menugaskan perum Bulog untuk mengimpor dari dua negara Asean lainnya, yakni Thailand dan Vietnam.
Pemilihan kedua negara itu karena India saat ini tengah mengencangkan kebijakan impor beras. Padahal, negeri yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi itu memiliki stok beras lebih dari cukup, yakni sebanyak 7 juta ton padahal kebutuhan dalam negerinya hanya 4 juta ton.
"India akan Pemilu, dia inflasi cukup tinggi kalau nggak salah hampir 8%, dengan segala cara pemerintah India terkait panganan dilarang ekspor agar harga turun, inflasi terkendali karena musuh semua pemerintahan mau pemilu itu inflasi. Itu dampak psikologis," sebut Zulhas, sapaan akrab Mendag.
Kebijakan dalam negeri India mengakibatkan dampak terhadap harga beras di Indonesia. Belakangan, harga beras mengalami kenaikan cukup signifikan. Zulhas menyebutnya sebagai dampak psikologis.
Demi meminimalisir dampak buruk lebih jauh, dalam jangka panjang pemerintah harus mengandalkan stok dalam negerinya sendiri, yakni memberdayakan petani dalam negeri. Pasalnya, setiap negara tengah mengamankan kepentingan dalam negerinya terlebih dahulu.
"Dulu kita nggak swasembada nggak apa-apa, asal punya uang bisa beli. Sekarang punya uang pun nggak bisa beli karena masing-masing negara mengamankan (stoknya)," ujar Zulhas. kbc10
Bos SIG Raih The Best CEO di Ajang Top BUMN Awards 2023
Siap-siap! Penyatuan NIK Jadi NPWP Berlaku Penuh Mulai Pertengahan 2024
SIG Raih Apresiasi Marketeer of the Year 2023
Domscorner Berdayakan UMKM hingga Warga Lokal via Marketplace Produk Fesyen
Ketua DK LPS: Transformasi dan Penambahan Mandat untuk Penguatan Peran dan Fungsi LPS