JAKARTA, kabarbisnis.com: Komisi Informasi Pusat (KIP) merilis UU Keterbukaan Informasi Publik versi huruf braille dan audio. Layanan ini menandakan akses informasi ramah lingkungan terhadap penyandang disabilitas.

Peluncuran UU KIP versi braille dan audio juga dibarengi dengan peluncuran Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023.

Ketua KIP Donny Yoesgiantoro menuturkan adanya akses terhadap penyandang disabilitas menegaskan semua pihak tak lagi mengalami hambatan menerima informasi publik.

"Jelas di dalam UU, informasi publik itu dikelola, disimpan, dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya, yang namanya publik itu non-excludible dan non-rivalry, tidak boleh satu orang pun dihalangi untuk mendapatkan informasi," kata Donny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Donny menggarisbawahi  UU KIP mengamanatkan seluruh warga negara berhak mendapat akses informasi. Dengan adanya fasilitas braille dan audio maka terdapat aspek non-rivalry yang juga perlu diperhatikan.

"Kalau non-rivalry tidak boleh ada persaingan, jadi kalau saudara-saudara kita yang punya kebutuhan khusus juga tidak boleh ada persaingan. Artinya nanti kualitas dari braille dan audionya harus bagus, karena tidak boleh ada persaingan," bebernya.

UU KIP, kata dia, memastikan seluruh warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas berhak mengakses informasi publik dari badan publik negara maupun non-negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam PERKI 1 Tahun 2021 tenntang standart layanan informasi publik.

Ketua KI Publik itu juga berharap buku IKIP 2023 dan UU KIP yang sudah dilengkapi versi braille dan audio, bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. "Diharapkan buku IKIP 2023 dan UU KIP versi braille dan audio dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional, dan memberikan laporan capaian kerterbukaan informasi publik di Indonesia," tutupnya. kbc11