Home / Aneka Bisnis / Lain Lain
Headline

KPPU Tekankan Perubahan Prilaku dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Selasa, 19 September 2023 | 11:15 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPu) terus mendorong perubahan prilaku pengusaha dalam setiap penegahan hukum yang dilakukan. Hal ini seiring dengan banyaknya laporan yang diterima KPPU dari masyarakat dalam setiap tahunnya dan tidak sedikit yang dilanjutkan sampai dengan tahap Persidangan Majelis.

"Dari sebagian besar perkara yang telah disidangkan oleh KPPU, masih banyak pelaku usaha yang diputus bersalah dengan membayar denda karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," kata Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil IV T. Haris Munandar di Surabaya, Selasa (20/9/2023).

Ia menegaskan bahwa dalam proses penegakan hukum, KPPU juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, sehingga Sanksi Denda bukan merupakan prioritas utama KPPU dalam memutus perkara melainkan perubahan perilaku.

"Fokus penegakan hukum persaingan yang diterapkan KPPU adalah perubahan perilaku, bukan semata-mata Denda," ungkap Haris.

Salah satu proses penegakan hukum persaingan usaha dengan potensi pengajuan perubahan perilaku yang sedang ditangani KPPU adalah perkara nomor 11/KPPUL/2023 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang momor 5 tahun 1999 (UU 5/1999) dalam perjanjian distribusi PT Kobe Boga Utama (KOBE) yang mulai disidang tanggal 14 September 2023 di Ruang Sidang Kantor KPPU Jakarta.

Sidang tersebut dipimpin oleh Yudi Hidayat sebagai Ketua Majelis Komisi serta didampingi oleh Komisioner Chandra Setiawan dan Komisioner Dinni Melanie sebagai Anggota Majelis Komisi.

Koordinator Investigator Penuntut KPPU Rumondang Nainggolan menyebutkan, KOBE sebagai terlapor, diduga melanggar beberapa ketentuan dalam UU 5/1999, yakni Pasal 8, Pasal 15 (1) dan (3), serta Pasal 19 huruf c.

"Dalam persidangan terungkap, KOBE merupakan produsen tepung bumbu yang berlokasi di Tangerang sejak tahun 1995. Mulai tahun 2006, mereka mulai meluncurkan divisi Food Service untuk melayani pelanggan industri bidang makanan dan retail," terangnya.

Pengakuan pihak Kobe, pada tahun 2009 melalui tim pemasarannya, mereka mencari dan menawarkan kerja sama kepada pelaku usaha untuk menjadi distributornya dengan ketentuan-ketentuan yang dibakukan dalam suatu perjanjian distribusi.

Paska mendengarkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dalam persidangan, KOBE mengakui perilakunya yang ada didalam perjanjian distribusi bersinggungan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 19 huruf c UU 5/1999 dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan perubahan perilaku.

Majelis Komisi memberikan kesempatan bagi KOBE untuk menyiapkan tanggapan atas LDP yang akan disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 26 September 2023.

“Sikap keinginan perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh KOBE merupakan contoh positif bagi Pelaku Usaha yang ingin mematuhi1 ketentuan persaingan usaha yang berlaku’," tutup Haris.kbc6

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur