JAKARTA, kabarbisnis.com: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong penyerapan produk lokal oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui pemanfataan katalog elektronik (e-katalog). Hal ini untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri (PDN).

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan, per 15 September 2023, realisasi belanja PDN telah mencapai 89,9% dan realisasi belanja UMKM telah mencapai 35,6%. Adapun produk tayang di e-katalog telah mencapai 6,3 juta produk tayang.

"Nilai transaksi di e-katalog sudah mencapai Rp 137,9 triliun," ujar Hendrar seperti dikutip, Selasa (19/9/2023).

Hendrar berharap pemerintah daerah terus mendorong realisasi belanja barang/jasa. Menurutnya terdapat tiga hal yang dapat meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa.

Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia PBJ serta UKPBJ yang pro PDN dan UMKM Kedua, mengedepankan metode e-katalog dalam PBJ. Ketiga, melakukan konsolidasi pengadaan yang fokus pada produk dalam negeri dan UMKM.

Hendrar menilai, salah satu problem dari rencana umum pengadaan (RUP) yang ada, 43,46% ada di sisi konstruksi. Sebab itu, Hendrar mengajak pemda mulai berani menggeser pengadaan konstruksi. Yakni dari yang umumnya memakai mekanisme sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) menjadi mekanisme e-purchasing atau e-katalog.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan, masih ada waktu sekitar tiga bulan untuk meningkatkan realisasi belanja melalui e-katalog. Adapun, target pengadaan pemda melalui e-katalog tahun 2023 sekitar Rp 500 triliun.

"Jadi memang harus banyak kerja keras lagi walaupun prestasi kita lebih bagus daripada tahun lalu," ucap Suhajar. kbc10