Seberapa Bahaya Ancaman Perlambatan Ekonomi China Terhadap RI?

Selasa, 3 Oktober 2023 | 10:11 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pertumbuhan ekonomi China menjadi sorotan belakangan ini. Tak main-main, lesunya permintaan China dan global di tengah masih tingginya suku bunga dan lemahnya perdagangan mampu memangkas perekonomian di kawasan tersebut.

Bank Dunia memperkirakan negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik akan tumbuh sebesar 5% pada tahun 2023, angka tersebut sedikit lebih rendah dari perkiraan pada bulan April sebesar 5,1%.

Goyahnya ekonomi China ini dikhawatirkan bisa berdampak terhadap Indonesia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi China menyebabkan menurunnya tingkat permintaan Beijing ke negara-negara eksportir salah satunya adalah Indonesia.

China merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia khususnya di sektor barang-barang komoditas seperti batubara, CPO, dan mineral. Kinerja perdagangan Indonesia terancam akibat perlambatan perekonomian China. Lantas sektor apa saja yang terancam?

Perlambatan yang terjadi pada China terlihat dari data ekonomi, dimana menunjukkan ekspor dan impor China turun tajam melebihi yang diperkirakan bulan seiring pelemahan permintaan global hingga mengancam prospek pemulihan ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Angka resmi menunjukkan bahwa ekspor China turun 14,5% pada Juli 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara impor anjlok hingga 12,4%. Setelah keluar dari kebijakan nol Covid-19 dan membuka kembali perekonomian, China terlihat masih terseok-seok.

Tanda lain perlambatan perekonomian China yakni inflasi yang lemah dan kinerja industri manufaktur yang berada di zona kontraksi atau indeks di bawah 50. Biro Statistik Nasional China mencatat, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) China pada April 2023 sebesar 0,1% yoy, atau terendah sejak Februari 2021.

Tingkat inflasi ini melandai dari bulan Maret 2023 yang sebesar 0,7% yoy. Sementara PMI Manufaktur China pada April 2023 jatuh ke 49,2 pada April 2023, atau menurun dari 51,6 pada Maret 2023.

Perlambatan Negeri Tirai Bambu -julukan China- bisa merembet ke Indonesia, mengingat eratnya hubungan dagang kedua negara. Dalam hal perdagangan, China merupakan negara mitra dagang terbesar Indonesia.

Pada tahun 2022, nilai ekspor Indonesia ke China mencakup 22,6% dari total ekspor Indonesia. Begitu juga dengan nilai impor Indonesia dari China mencakup 28,5% dari total impor.

Melemahnya perekonomian China juga menjadi perhatian serius oleh Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani. Dimana penurunan 1% ekonomi China dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 0,3%-0,6%.

Meski begitu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini kinerja ekonomi domestik masih tahan dari gejolak eksternal, termasuk perlambatan ekonomi China.

"Memang kita melihat ada risiko dari perlambatan pertumbuhan ekonomi China meski sudah melakukan reopening perekonomiannya, ini juga kita lihat bagaimana PMI manufaktur China masih dalam zona kontraksi," papar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu beberapa waktu lalu.

Kinerja PMI manufaktur China masih dalam zona kontraksi dengan indeks di bawah 50, selama empat bulan terakhir, meski mulai ada tanda-tanda perbaikan. Meski demikian, dampak perlambatan di China itu terhadap Indonesia menurut Febrio masih 'terukur'.

Hal ini tercermin dari sisi volume ekspor Indonesia ke China sepanjang semester pertama 2023 naik 45,4%, pembalikan kuat setelah semester pertama tahun lalu yang turun 25,4%. "Kita masih melihat ada peluang untuk mendapatkan dampak positif dari pembukaan kembali ekonomi China," kata Febrio.

Untuk diketahui, kondisi ekonomi China sedang mengalami banyak tekanan, dimana salah satunya imbas adanya krisis pada sektor properti. Sejak 2021, beberapa perusahaan real estate besar di China bangkrut, seperti Country Garden dan Evergrande. Padahal, sektor tersebut menjadi salah satu sumber lapangan kerja bagi masyarakat di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Dilansir The New York Times, ada beberapa penyebab krisis properti di China. Di antaranya, selama beberapa puluh tahun terakhir, pemerintah China gencar memberi izin properti meminjam dalam jumlah besar untuk membiayai proyeknya.

Hanya saja pada 2020, pemerintah menghentikan gelembung pada sektor perumahan dengan menghentikan aliran dana ke perusahaan real estate. Penghentian itu lewat kebijakan utang tidak boleh lebih dari 70% aset, lalu utang bersih tidak lewat dari 100% ekuitas, dan cadangan uang minimal 100% dari utang jangka pendek.

Akibat kebijakan itu, perusahaan properti besar di China mengalami gagal bayar. Lembaga pemeringkat Standard & Poor's melaporkan, sebanyak 50 perusahaan properti di negara tersebut tidak bisa membayar utang dalam tiga tahun terakhir.

Tekanan terhadap ekonomi China tidak berhenti sampai di situ, selanjutnya efek dari lesunya konsumsi masyarakat, inflasi yang rendah atau mengalami deflasi, sektor manufaktur yang melambat, hingga krisis yang menimpa beberapa sektor serta melonjaknya tingkat pengangguran muda di China.

Indonesia dinilai tetap perlu mewaspadai kondisi perekonomian China yang tengah menurun. Itu karena, risiko keuangan yang ditimbulkan dari masalah China perlu waktu ditambah Indonesia merupakan salah satu mitra dagang utama Negeri Tirai Bambu. kbc10

Bagikan artikel ini: