Bukan Solusi, Program Rice Cooker Gratis Dinilai Cuma Pemborosan Anggaran

Senin, 9 Oktober 2023 | 09:27 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah serius untuk menggeber program bagi-bagi alat memasak listrik alias penanak nasi (rice cooker) gratis. Bahkan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 347 miliar untuk program tersebut. Pendataan pun akan segera dilakukan di tahun ini sehingga program bisa berjalan.

Namun demikian, program pembagian rice cooker gratis ini memunculkan kebingungan di masyarakat lantaran momentumnya pas dengan harga beras yang saat ini sedang melonjak tinggi.

Bahkan program bagi-bagi rice cooker ini telah dibuatkan peraturan sendiri yakni melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.

Kebijakan anyar ini dibuat untuk meningkatkan akses energi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, mengurangi  impor liquefied petroleum gas (LPG) yang digunakan untuk memasak, dan meningkatkan konsumsi listrik per-kapita. Maka itu, pemerintah merasa perlu meningkatkan  penggunaan teknologi memasak yang lebih bersih.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, program bagi-bagi rice cooker ini bukan solusi tepat untuk menyerap kelebihan pasokan listrik (over supply) di wilayah Jawa dan Bali.

Sebab, pengurangan pasokan listrik bisa dilakukan dengan menahan keran produksi listrik di hulu yakni dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Di sisi lain, saat ini bagi-bagi rice cooker dinilai tidak tepat waktu karena rumah tangga yang berhak menerima. Yakni rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 - 900 volt ampere (R-1/TR) atau masuk dalam kategori masyarakat miskin, sedang didera masalah harga beras yang terus membengkak.

"Inflasi beras sudah 18% secara tahunan, kemudian kalau ditambah dengan program pemerintah yang aneh ini, tentu tidak menyelesaikan masalah. Justru menambah beban apalagi ketika alat itu rusak, maka ada penambahan biaya memperbaiki," jelasnya seperti dikutip, Senin (9/10/2023).

Menurut Bhima, alasan program clean cooking untuk mengurangi impor LPG, dinilai juga kurang efektif karena pemerintah seharusnya saat ini lebih fokus untuk menjalankan program distribusi LPG subsidi tepat sasaran yang pendaftarannya sudah dimulai sejak awal tahun ini.

Maka itu, pelaksanaan program bagi-bagi rice cooker ini dirasa janggal karena terkesan terlalu memaksakan perubahan kebiasaan masyarakat miskin yang sejatinya juga berhak mengkonsumsi LPG 3 kg.

"Jadi saya khawatir program ini ada kaitannya dengan pemborosan anggaran jelang Pemilu, ini kebijakan yang tidak berguna. Kebijakan yang bersifat populis menghabiskan anggaran tetapi tujuan besar yang ingin dicapai dan target tidak jelas," tegasnya.

Dia menilai, kebijakan ini cukup membingungkan publik sehingga meminta agar program ini kembali diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait manfaat dan dampaknya.

"Kebijakan ke sana kemari, pembatasan LPG 3 kg tidak segera dilakukan, kalau mau dibatasi pendataan harusnya diperketat kalau mau tidak ada penyimpangan, jadi masalah apa  tetapi diselesaikan dengan cara apa," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: